Cak Imin 'Warning' Jokowi, Minta Jatah Kursi Menteri PKB Tak Dikurangi

JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin sebagai pemenang di pilpres 2019. Isu politik pun kini sudah mulai memasuki babak baru, yakni soal jatah kursi menteri untuk parpol pendukung.

Pasalnya, beredar juga isu yang menyebutkan bahwa parpol dari kubu 02 juga ikut ditawarkan kursi menteri. Kondisi itu membuat Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin angkat suara.

Pasalnya, menurut Cak Imin, koalisi yang telah dibangun oleh Jokowi-Ma'ruf di pilpres 2019 ini sangat gemuk. Itulah kenapa, pihaknya mendorong parpol dari kubu rival untuk menjadi penyeimbang di parlemen saja.

"Koalisi pendukung Pak Jokowi itu sudah gemuk, 61 persen. Kalau ikutan gabung, nanti di parlemen enggak ada penyeimbang," katanya saat menghadari acara rapat pleno penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (30/6).

Namun, Cak Imin juga menyatakan, tak masalah seandainya parpol koalisi pendukung Prabowo-Sandi tetap ikut bergabung di kabinet periode kedua Jokowi. Tapi yang perlu diingat, dia tak mau jatah menteri untuk kader PKB dikurangi oleh mantan wali kota Solo itu.Kakek dari Jan Ethes itu.

"Kita lihat kebutuhan rekonsiliasi itu. Butuh atau enggak. Kalau memang itu jadi urgensi untuk kebersamaan, yah silakan, yang penting jangan kurangi jatah PKB," cetusnya.

Ketika disinggung awak media soal kabar namanya telah masuk sebagai menteri perdagangan, Cak Imin tegas menolak. Dia bilang, lebih berminat menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang saat ini ditempati oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"Saya sukanya jadi ketua MPR. Setelah penetapan KPU, kita baru mulai intensifkan pembicaraan koaliasi," pungkasnya.

Di temui terpisah, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra justru bersikap berbeda dari Cak Imin soal jatah posisi menteri. Yusril menyampaikan, tak terlalu berminat berebut jadi menteri. Mantan mensesneg ini ingin fokus untuk mengembangkan karirnya sebagai advokat.

"Saya jadi advokat aja lebih. Pekerjaan sebagai advokat itu pekerjaan yang sangat menyenangkam bagi saya," kata Yusril.

Yusril menyatakan, sampai saat ini belum ada pembicaraan soal jatah menteri. Jika dia terpaksa ditunjuk oleh Jokowi mengisi pos menteri, maka ia akan mengusulkan untuk memilih posisi yang berhubungan dengan hukum. Sebagai pengacara, dia punya keinginan untuk membenahi hukum di Indonesia.

"Saya merasa ada masalah konstitusi, masalah hukum, masalah HAM yang harus diselesaikan di negara ini. Karena ini akan berdampak luas pada bidang-bidang lain. Terutama penanaman modal bisnis dan investasi yaitu persoalan kepastian hukum di negara ini," pungkasnya.