Honorer 'Teriak', Rieke Akui Revisi UU ASN Belum Pernah Dibahas

JawaPos.com - Anggota Panitia Kerja Revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (Panja ASN) DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan, dalam Undang-Undang (UU) ASN tidak ada satu pun pasal atau ayat yang menyinggung penyelesaian status kerja honorer. 

"Padahal mereka sudah puluhan tahun mengabdi pada negara," kata Rieke di Kompleks Parelemen, Jakarta, Selasa.

Diketahui, saat  ini masih ada ratusan ribu masyarakat seperti honorer, pegawai tidak tetap, pegawai kontrak, dan pegawai tetap non-PNS masih terus memperjuangkan hak-haknya.

Rieke yang merupakan anggota Badan Legislasi (Baleg) itu mengatakan, solusi penyelesaian honorer harus memiliki payung hukum yang jelas. Karena itu, kata legislator PDIP ini, dalam rapat paripurna DPR pada 24 Januari 2017 mengesahkan revisi UU ASN menjadi inisiatif DPR. 

"Saat itu DPR secara aklamasi menerima revisi UU ASN menjadi inisiatif DPR. Karena kami sadar penyelesaian honorer yang mengabdi bekerja puluhan tahun itu belum ada payung hukumnya," ujarnya

Pimpinan DPR juga sudah menyampaikan kepada presiden perihal tersebut. Lantas pada 22 Maret 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) Nomor R19/Pres/03/2017. Surat itu terkait penunjukan wakil dari pemerintah untuk membahas revisi UU ASN bersama DPR. 

"Surat presiden ini sifatnya sangat segera," katanya.  

Bahkan, menurut Rieke, presiden juga sudah menunjuk menteri keuangan (menkeu), menteri hukum dan hak asasi manusia (menkumham), menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menPAN dan RB), untuk melakukan pembahasan. 

Namun, kata dia, sampai sekarang ini belum sama sekali terjadi pembahasan revisi UU ASN tersebut. "Ini sudah sampai September 2018 belum terjadi pembahasan," paparnya.

Lebih lanjut Rieke ljuga mengatakan, pihaknya tidak mau ada keputusan tanpa dasar hukum. Karena itu, dia mengatakan, revisi UU ASN harus segera dilakukan.  "Bagaimanapun setiap keputusan harus berlandaskan hukum" imbuhnya.

Diketahui, Koalisi Wakil Rakyat dan Rakyat Pendukung Revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan sikap terkait molornya Revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Padahal, revisi UU ASN dianggap cara yang tepat menuntaskan persoalan ratusan ribu honorer Indonesia yang masih belum jelas nasibnya hingga kini.

Koalisi itu terdiri dari Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) Komite Nasional Aparatur Sipil Negara (KNASN) dan Forum Hono‎rer K2 Indonesia (FHK2I),Wasekjen Adeksi Anna Morina, Ketua Umum KNASN Mariani dan Ketua Umum FHK2I Titi Purwaningsih.