Prabowo Janji Jalani Hasil Keputusan Ijtima Ulama Nusantara PKB

JawaPos.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan, akan menjalani hasil keputusan Ijtima Ulama Nusantara, yang telah digelar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) beberapa waktu lalu. Hal ini pun telah dibicarakan langsung antara Prabowo dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

"Ya kita ikuti semua perkembangannya," kata Prabowo usai meresmikan sekretariat bersama (Sekber) Gerindra-PKB di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/1).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin telah menyampaikan hasil dari Ijtima Ulama Nusantara kepada Prabowo. Ijtima Ulama Nusantara ada keputusan dari Gerindra-PKB sebelum memasuki bulan suci Ramadan.

"Hasil ijtima ulama yang mengharapkan agar koalisi Gerindra-PKB sudah ada keputusan sebelum bulan puasa, karena bulan puasa adalah hari di mana harapannya menjadi tempat melakukan konsolidasi," ucap Muzani.

Wakil Ketua MPR RI ini memastikan, Prabowo akan menindaklanjuti hasil Ijtima Ulama Nusantara tersebut. Mengingat, Gerindra-PKB sudah berkomitmen membangun kerja sama politik dalam menghadapi pesta demokrasi 2024.

"Pak Prabowo pasti akan menindaklanjuti. Karena hari ini beliau baru mendengar langsung dari pak Muhaimin nanti pada waktunya beliau mungkin akan membicarakan, barangkali di internal dengan kami-kami. Tetapi saya kira, memang harapannya juga di bulan puasa sekitar pertengahan Maret sudah terkonsolidasi semua," pungkas Muzani.

Adapun hasil Ijtima Ulama Nusantara yang digelar Dewan Syuro DPP PKB, salah satunya memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum DPP PKB untuk terus memperjuangakan Muhaimin Iskandar, sebagai pemimpin nasional periode 2024. Serta juga memberikan hak kepada Muhaimin mengambil keputusan-keputusan yang strategis demi kebesaran PKB.

Kemudian, mendorong pemerintah untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, independensi lembaga penyelenggara pemilu, dan mencegah terjadinya politik uang.

Serta, mendorong para ulama, kiai, dan pimpinan pesantren khususnya dari kalangan NU untuk mengentaskan kekerasan seksual yang terjadi di lembaga lembaga pendidikan keagamaan. Hal ini sebagai upaya memberikan keadilan, sebaik-baiknya kepada korban kekerasan dengan memfasilitasi pendampingan dan sarana pemulihan korban.