Haris Azhar Pesimistis Soal Penegakan Hukum di Periode Kedua Jokowi

JawaPos.com - Aksi penegakkan hukum pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan banyak berubah dibanding dia sebelumnya. Prediksi itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar.

Ia mengaku tidak yakin akan banyak perubahan di sektor hukum. Karena pada periode pertama pemerintahan Jokowi dinilai masih diskriminatif. Bahkan, menurutnya, indeks penegakkan hukum pada lima tahun lalu masih sangat rendah.

Hal ini merujuk pada World Justice Project (WJP) pada Februari 2019 yang menempatkan Indonesia pada peringkat 62 dari 126 negara.

"Bisa dilihat, faktanya enggak ada yang cerah peengakkan hukum," kata Haris saat dikonfirmasi, Selasa (22/10).

Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ini pun menyesalkan, dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Minggu (20/10), Jokowi tidak menyinggung masalah penegakkan hukum seperti HAM, korupsi, dan lingkungan hidup.

Bahkan, Haris menyatakan menjelang masa akhir jabatan periode pertama Jokowi, lahir sejumlah produk hukum yang memperlemah perlindungan hak publik dan penegakkan hukum. Hal ini pun menuai kritik dari publik.

"Hukum untuk melindungi rakyat semakin minim. Tapi hukum untuk melegitimasi tindakan penguasa makin tinggi. Jadi penegakkan hukum diskriminatif," sesal Haris.

Oleh karenanya, Haris pun menilai penegakan hukum yang diskriminatif akan menghasilkan ketimpangan di tengah masyarakat. Sehingga peran mahasiswa untuk mengontrol jalannya pemerintahan dan kondisi sosial menjadi hal penting.

"Ke depan penderitaan rakyat tambah banyak, dan itu akan tumpah ruah ke jalan, akan masuk ke ruang publik dengan sendirinya," pungkasnya.