Fadli Setuju Pengadaan Mobil Dinas Presiden, Demokrat Sarankan Rental

JawaPos.com - Kepala negara Joko Widod (Jokowi) dan wakilnya Ma'ruf Amin juga para menteri di kabinetnya mendatang akan dipastikan akan mendapatkan kendaraan dinas baru. Pasalnya, mobil dinas yang dipakai saat ini sudah lama.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, tidak mempermasalahkan pemerintah menganggarkan untuk pengadaan mobil dinas baru. Sebab, mobil dinas yang ada saat ini sudah dipakai dari era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Pada prinsipnya tidak masalah. Karena ada sejumlah pertimbangan. Dan kalau tidak salah sih mobil dinas yang dipakai sekarang ini usianya sudah 9 apa 10 tahun gitu," ujar Wakil Ketua DPR itu di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8).

Karena seharusnya pada saat awal kepemimpin Presiden Jokowi, pergantian kendaraan dinas itu bisa dilakukan. Sebab dipenghujung pemerintahan SBY sudah ada usulan pengadaan mobil dinas baru.

"Saya masih ingat waktu itu ada beritanya tahun 2014, tapi Pak Jokowi yang menolak pengadaan itu, akhirnya lelang yang dilakukan oleh pemerintahan Pak SBY itu dibatalkan," katanya.

Menurut Fadli, pergantian mobil itu memang sudah saatnya dilakukan. Karena pemerintah juga telah memikirkan matang. Ketimbang ‎terus mempertahankan kendaraan dinas yang umurnya sudah sepuluh tahun ini.

"Mungkin kalau sepuluh tahun mobil itu sudah banyak dilakukan perbaikan gitu loh dan itu malah bisa merugikan," ungkapnya.

Sementara terpisah, politikus Partai Demokrat Roy Suryo justru menolak adanya wacana pembelian kendaraan dinas yang baru tersebut. Pasalnya, jabatan menteri dan presiden hanya lima tahun. Bahkan ada yang tidak sampai lima tahun karena bisa jadi kena reshuffle kabinet.

"Jadi saya pikir belum perlu adanya pergantian kendaraan dinas. Meskipun sudah dilelang pengadaannya hingga ratusan miliar. Saya pikir itu kurang tepat. Karena menteri itu jabatan publik yang tidak lama masa jabatannya," kata Roy.

Sebaiknya, kata Roy, pemerintah menyewa mobil rental. Karena baginya tidak perlu adanya perawatan kendaraan. Sehingga pemerintah bisa menyewanya.

"Bagi saya sangat tidak worth it untuk membeli mobil baru, lebih baik adalah menggunakan jasa rental, rental atau pemerintah menyewa," pungkas Anggota DPR Komisi I itu.

Sekadar informasi, ‎sebagaimana dikutip dari laman resmi Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pemerintah telah melakukan Pengadaan Kendaraan Menteri Negara/Pejabat Setingkat Menteri. Pengadaan ini sudah dimulai pada 19 Maret 2019 dan kini lelang tender tersebut sudah selesai.

Lelang tender ini dimenangi PT Astra International Tbk-Tso dengan harga Rp 147.229.317.000. Saat ini semua tahapan lelang tender sudah terlewati oleh PT Astra, dari Pembuktian Kualifikasi hingga Penandatanganan Kontrak.