Ada 55 Juta Lulusan SD, PKB Sarankan Bentuk Dewan Vokasi Nasional

JawaPos.com - ‎Tekad presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk fokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) di periode kedua mendapat apresiasi dari Partai DPP PKB. Pasalnya, sebanyak 4,2 persen dari 131 juta angkatan kerja di Indonesia hanyalah lulusan Sekolah Dasar (SD).

"Mayoritas mereka bekerja di sektor pertanian dan perikanan dan juga konstruksi. Data BPS menunjukan ada 55 jutaan orang yang sekolahnya hanya sampai SD, bahkan tidak tamat. Tidak heran tingkat literasi anak-anak kita di bawah rata-rata 72 negara lain," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Dita Indah Sari Indah kepada wartawan, Senin (22/7).

Karena itu, jangan tanya lagi soal kemampuan sains dan matematika. Sebab kemampuan mereka dalam membaca saja rendah, walaupun tidak buta huruf. Karena itu butuh peran negara yang masif.

"Kalau negara tidak intervensi habis-habisan melatih mereka, semua harapan revolusi digital, 4.0 dan sejenisnya ya susah kesampaian," katanya.

Menurut Dita, tekad ini harus diikuti dengan penataan kelembagaan, perencanaan kebutuhan tenaga kerja dan pelibatan secara penuh dunia usaha sebagai user atau pengguna. Percuma mahal-mahal keluar uang untuk melatih, kalau pada akhirnya tidak diserap industri karena skill-nya tidak cocok. Belum lagi menurut kalangan dunia usaha 50-70 persen lulusan S1 tidak siap kerja.

Oleh sebab itu, saat ini dibutuhkan supaya pemerintah membantuk Dewan Vokasi Nasional (DVN), sebuah lembaga pemerintah non departemen. Fungsi utamanya adalah mengatur seluruh perencanaan kebutuhan tenaga kerja.

"Profesi apa saja yang dibutuhkan, berapa jumlahnya, kapan, di mana, bagaimana jenis kompetensinya, bagaimana sertifikasinya dan lain-lain, itu di urus oleh DVN," katanya.

Masih menurut Dita, ide ini bukan latah atau asal-asalan. Selama ini banyak kementerian punya anggaran pelatihan sendiri, punya Balai Latihan sendiri. Namun perencanaan penggunaan anggaran itu tergantung keinginan masing-masing kementerian saja, bukan hasil dari perencanaan kebutuhan bersama yang terpadu.

Dewan atau Badan Vokasi ini tidak mengelola anggaran pelatihan. Anggaran itu bisa tetap di kementerian masing-masing. Namun alokasinya harus sesuai dengan kebutuhan nasional yang direncanakan secara terpadu.

"Jangan sampai yang dibutuhkan user apa, yang dilatih apa. Dewan Vokasi juga full melibatkan para user atau dunia usaha dalam perencanaan dan eksekusinya," ungkapnya.

Sehingga baginya, tekad Presiden Jokowi perlu dicarikan pola koordinasi yang pas, salah satunya bisa melalui Dewan Vokasi. Badan ini nantinya ada di bawah koordinasi Menko Perekonomian, bukan Menko PMK.

"Kenapa? Karena soal kompetensi SDM adalah soal employment, soal lapangan kerja, soal produktivitas. Masalah sosial itu eksesnya saja," pungkasnya.