Elite PPP Blak-blakan, Soal Jatah Menteri Jokowi Minta Sembilan Nama

JawaPos.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) ‎masih terus merumuskan susunan kabinetnya untuk periode 2019-2024. Kabarnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah diminta untuk menyiapkkan sembilan nama kadernya yang bakal menjadi calon menteri.

Kabar itu dibenarkan oleh Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rusli Effendi. Menurtnya, beberapa waktu lalu ada salah satu elite partai berlogo Ka'bah dipanggil oleh  Pr‎esiden Jokowi. Di situ Presiden Jokowi menginginkan supaya PPP bisa berkontribusi di kabinet yang ia pimpin bersama Ma'ruf Amin.

‎"Oleh‎ kerena itu kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi memilih kader-kader yang kompeten di bidangnya. Yang pasti PPP sudah menyiapkan kader-kader itu," ujar Rusli Effendi di Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu (17/7).

‎Soal pembagian jatah menteri, lanjut Rusli, PPP menyerahakan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Ia meyakini Jokowi akan bijak dalam penempatan dan jatah menteri di kabinetnya.

"PPP siap dengan siapapun. Tapi kita yakin Pak Jokowi bijak hal-hal begitu," ungkapnya.

‎Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi mengatakan dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi meminta sembilan nama kader partai bernuansa hijau tersebut. 

"Begini waktu ke istana Pak Jokowi bilang PPP ini layak minta sembilan nama. Nah sembilan nama tergantung PPP siapa," ujar Baidowi.

Menurut pria yang akrab disapa Awiek, sampai saat ini PPP belum menyodorkan nama-nama tersebut. Hal itu karena PPP masih menunggu arahan dari Presiden Jokowi, yakni membutuhkan kader PPP yang ahli di bidang apa. Sehingga PPP tidak ingin mendahului kewenangan itu.

"‎Nah kita tinggu Pak Jokowi sembilan nama itu kebutuhannya apa, jangan sampai semua yang sembilan nama kita ajukan sarjana pertanian semua. Sementara yang dibutuhkan sarjana sosial," ungkapnya.

Karena itu, dalam hal ini PPP akan menyodorkan nama kadernya yang betul-betul berkualitas. Menginginkan yang benar-benar bisa membantu Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam mengelola pemerintahan selama lima tahun ke depan.

"Misalnya Pak Jokowi ingin sembilan nama kita cari orangnya, kita sesuaikan bidang dan kebutuhan tersebut," pungkasnya. ‎