Jokowi Tak Respons Surat AHY, Demokrat: Masih Ada Teka-teki Tersimpan

JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya menghormati sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ingin merespons terkait surat yang disampaikan oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY memberikan surat kepada Presiden Jokowi lantaran diduga Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko ingin melakukan upaya kudeta terhadap kepemimpinan di partai berlogo bintang mercy ini.

"Meski dengan tidak adanya penjelasan Presiden Jokowi, tentu masih ada teka-teki yang tersimpan dalam pikiran masyarakat. Namun, kami tetap menghormati pilihan dan sikap Presiden Jokowi tersebut," ujar Riefky kepada wartawan, Jumat (5/2).

Riefky mengatakan berdasarkan kesaksian dari kader Partai Demokrat, bahwa Moeldoko berupaya melakukan kudeta dengan membawa nama Presiden Jokowi dan menteri-menteri lainnya. "Kami tetap berkeyakinan bahwa Presiden Jokowi maupun pejabat negara yang namanya disebut-sebut, benar-benar tidak mengetahui adanya pengambil alihan Partai Demokrat apalagi terlibat," katanya.

Riefky berujar Partai Demokrat tidak bermaksud melawan negara dengan meminta penjelasan dari Partai Demokrat mengenai manuver dari Moeldoko tersebut. Sehingga Demokrat menghargai sikap Presiden Jokowi yang tidak merespons surat dari AHY.

"Partai Demokrat tidak bermaksud melawan negara. Karena kami juga bagian dari negara. Kami akan tetap mencintai dan menghormati negara. Berkenaan dengan tidak dijawabnya surat Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, tentu sepenuhnya menjadi hak kewenangan Presiden Jokowi," ungkapnya.

Seperti diketahui, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengaku sudah menerima langsung surat dari Ketua Umum Partai Demokrat, AHY.

"Kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada Bapak Presiden, diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat. Kami sudah menerima surat itu," ujar Pratikno dalam keterangannya, Kamis (4/2).

Namun demikian Pratikno mengaku pihak Istana tidak bisa menjawab surat tersebut. Sebab itu adalah masalah Partai Demokrat. Sehingga Istana enggan untuk ikut campur.

"Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semuanya sudah diatur di dalam AD/ART," ungkapnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=b2-EcfPEOaQ