Mensos Berganti, Pemberian Santunan untuk Korban Gempa Lombok Aman

JawaPos.com - Pihak Kementerian Sosial (Kemensos) meyakinkan bahwa penanganan korban gempa Lombok tidak terganggu kendati ada pergantian pucuk pimpinan. Terutama penanganan untuk pemberian santunan kepada korban meninggal dunia.

Berdasar data yang dihimpun Kemensos per Sabtu (25/8), jumlah korban meninggal dunia akibat gempa di Lombok mencapai 563 jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemensos telah menyalurkan santunan kepada 556 ahli waris korban meninggal dunia.

Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikman menyatakan, Kemensos saat ini sudah menyerahkan santunan Rp 8,34 miliar. "Ada tujuh korban meninggal yang baru diidentifikasi," ujarnya di Jakarta kemarin.

Satu orang lagi meninggal bersamaan dengan kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla pekan lalu. Kemensos menargetkan hari ini bisa menuntaskan pemberian seluruh santunan.

Harry juga meyakinkan bahwa pergantian kursi menteri sosial dari Idrus Marham ke Agus Gumiwang Kartasasmita pada Jumat (24/8) tidak memengaruhi proses penanganan gempa Lombok. Menurut dia, Kemensos secara kelembagaan telah memiliki sistem yang terbangun dalam mengatasi persoalan sosial. Termasuk urusan penanggulangan bencana.

Kamis (23/8) Presiden Joko Widodo menandatangani Inpres Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Lombok. Langkah presiden itu ditindaklanjuti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dengan menggelar rapat koordinator pelaksanaan inpres.

Kemarin Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK Sonny Harry B. Harmadi menjelaskan, tindak lanjut percepatan penanganan difokuskan pada penanganan transisi darurat menuju pemulihan bencana. Dia memastikan bahwa Kementerian Kesehatan akan menangani ribuan korban luka berat dan luka ringan hingga tuntas.

Dalam laporan yang diterimanya, terdapat ribuan ibu hamil, penduduk lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok balita sebagai kelompok penduduk rentan. Sedangkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mendata pengungsi dan persebarannya untuk keperluan penyediaan serta penyaluran bantuan logistik, tenda pengungsi/tenda keluarga, dan penyediaan MCK.

Pihak Kementerian ESDM, menurut Sonny, juga telah menyerahkan peta geologi Lombok yang akan digunakan sebagai dasar mitigasi bencana dalam pelaksanaan rehabilitasi atau rekonstruksi.

"Rencananya dilaksanakan penyusunan rencana aksi tingkat provinsi pada minggu keempat Agustus ini dan dilanjutkan rencana aksi tingkat nasional di awal September," ujar Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Harmensyah kemarin. Atas dasar rencana aksi tersebut, BNPB segera mengajukan kebutuhan pencairan anggaran untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ke Kementerian Keuangan.

Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan perhatian serius terhadap penanganan anak yang menjadi korban gempa di Lombok dan sekitarnya. KPAI sudah merekomendasikan agar pemerintah bisa tetap menjamin hak-hak anak. Misalnya dalam hal pendidikan anak. Salah satu yang direkomendasikan adalah pembuatan sekolah darurat.

Komisioner KPAI Bidang Sosial dan Anak dalam Situasi Darurat Susianah Effendy menyatakan, rekomendasi yang dibuat KPAI dan ditujukan kepada pemerintah itu sudah direspons. Tapi, KPAI perlu memastikan respons tersebut betul-betul direalisasikan atau tidak. "Presiden sudah perintahkan pembangunan sekolah darurat sejak dua minggu lalu," ujarnya kemarin.

Sebelumnya KPAI menerima laporan detail tentang sekolah-sekolah yang rusak. Tapi, untuk kegiatan belajar-mengajar, perlu segera dibangun tempat darurat agar siswa tidak terlalu lama libur sekolah. Laporan terkait sekolah yang rusak itu antara lain meliputi SMPN 12 Mataram; SDN 1 Obel-Obel, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur; SMAN 1 Gunung Sari, Lombok Barat; dan SMPN 20 Mataram, Jalan Lalu Mesir, Kec Sandubaya, Mataram. Jumlah sekolah yang terdampak gempa Lombok lebih dari 500.