JawaPos Radar

Lombok Bangkit, Pemerintah Prioritaskan Bangun Rumah Sakit

24/08/2018, 14:23 WIB | Editor: Ilham Safutra
Lombok Bangkit, Pemerintah Prioritaskan Bangun Rumah Sakit
Warga Lombok mengevakuasi barang-barang miliknya yang masih bisa diselamatkan. (IVAN MARDIANSYAH/LOMBOK POST/Jawa Pos Group)
Share this image

JawaPos.com - Masyarakat Lombok tidak mau berlama-lama dalam kondisi terpuruk. Mereka ingin segera bangkit setelah berkali-kali "diteror" gempa. Dalam waktu dekat pemerintah akan melakukan pembangunan kembali fasilitas publik yang rusak. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menargetkan proyek tersebut selesai dalam enam bulan.

"Pokoknya September tit! Mulai," kata Basuki di Jakarta kemarin (23/8). Menurut dia, ada fase persiapan sekitar dua minggu. Untuk awalan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membagikan tenda-tenda darurat buat ditinggali sementara. "Kami tidak membangun hunian sementara," katanya.

Khusus rumah sakit dan gedung pemerintahan tetap dibuatkan bangunan sementara. Tujuannya, pemerintahan masih bisa berjalan. Pasien rumah sakit juga tidak bisa diletakkan di tenda darurat. Menurut Basuki, apabila setelah operasi pasien dipindahkan ke tenda darurat, lukanya bisa infeksi. "Pakai ruangan. Ada AC-nya ya, standar ruang ICU lah," jelasnya.

Lombok Bangkit, Pemerintah Prioritaskan Bangun Rumah Sakit
Anggota TNI AD membantu pasien rumah sakit usai Lombok diguncang gempa. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

Selanjutnya, personel-personel TNI akan membersihkan reruntuhan dan puing bangunan. Baru kemudian, PUPR bisa mulai membangun. Ibarat membuka jalan di perbatasan, TNI yang bikin badan jalannya, PUPR yang mengoleskan perkerasannya.

Kenapa tidak ada hunian sementara? Sebab, kata Basuki, pembangunan rumah dengan teknologi rumah instan sederhana sehat (risha) bisa dilakukan dalam waktu cepat. Apalagi, masyarakat membangun rumahnya sendiri dengan dana Rp 50 juta per rumah. "Enam bulan harus selesai," kata Basuki.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) kebagian tugas mendirikan kios-kios yang menjual bahan bangunan. Besi, baja, semen, genting, dan kebutuhan lainnya. Material didatangkan dari Surabaya. Karena lebih dekat.

Itu untuk rumah penduduk. Untuk fasilitas publik (masjid, sekolah, RS, pasar), Kementerian PUPR-lah yang akan meng-handle langsung. Sudah delapan BUMN yang ditugasi untuk membangun. Soal uangnya, Basuki tidak ambil pusing. BUMN akan menalangi dulu, pemerintah totalan mburi. "Ya, nanti lah dihitung belakangan," kata Basuki santai.

Sementara itu, janji Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan instruksi presiden (inpres) guna mempercepat penanganan gempa Lombok akhirnya ditunaikan. Jokowi sudah meneken inpres tersebut. "Inpres sudah, sudah," ujarnya seusai menyerahkan hewan kurban di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, kemarin.

Jokowi menuturkan, dengan adanya inpres tersebut, kementerian/lembaga telah memiliki payung hukum dalam menjalankan pekerjaannya di lapangan. Itu diharapkan bisa mempercepat upaya penanganan.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menjelaskan, inpres tersebut mengatur bahwa bencana di Lombok akan ditangani layaknya bencana nasional. Yakni, kementerian/lembaga dari pusat menangani langsung upaya penanggulangan bersama daerah.

Terkait teknisnya, lanjut Pram, presiden menginstruksi menteri PUPR sebagai koordinator. TNI, Polri, dan BNPB menjadi pembantu utama. Mereka bertugas melakukan rehabilitasi dan normalisasi.

Politikus PDIP itu juga menyebut anggaran untuk rehabilitasi cukup aman. Tahun ini pemerintah menganggarkan dana Rp 4 triliun untuk bencana. Anggaran itu termasuk untuk mengganti rumah yang rusak. "Itu saja angkanya sudah besar sekali," imbuhnya.

Distribusi Bantuan

Belum meratanya distribusi bantuan ke korban gempa Lombok, NTB, perlu solusi. Penelusuran Jawa Pos ke sejumlah lokasi bencana di Kabupaten Lombok Utara kemarin (23/8) mendapati warga sampai harus iuran untuk membeli sejumlah kebutuhan.

Salah satunya di Dusun Telok Kodek, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang. Di sana warga belum mendapat bantuan. Peralatan yang sangat dibutuhkan adalah terpal untuk tenda. "Terpal kami beli sendiri," kata Mirnawati, 35, salah seorang warga.

Menanggapi pengakuan warga, Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik BPBD NTB Agung Pramuja meminta Jawa Pos untuk tidak percaya sepenuhnya dengan cerita warga. Menurut dia, untuk membuktikan barang sudah terdistribusi atau belum, harus ada pengecekan ke pihak desa. "Karena di desa ada berita acaranya. Setiap bantuan yang dikirim ada laporan," ujar Agung.

Disampaikan, pihaknya memang memanfaatkan garis koordinasi antarlembaga pemerintah. Dari BPBD Provinsi NTB, bantuan dikirim ke kecamatan. Dari kecamatan, barang disuplai ke desa-desa. Barulah bantuan dikirim ke para korban. "Suplai barang dilakukan ke pos-pos tersebut."

Dia mengungkapkan, banyak warga yang mengaku belum mendapat bantuan. Padahal, sudah menerima.

"Bahkan, ada temuan beberapa warga sampai menimbun barang bantuan. Kalau ditanya, selalu bilang kurang," ucap Agung. 

(mar/tau/far/jun/c10/tom)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up