Usulan IDI Agar BPJS Kesehatan Tidak Lagi Menunggak

JawaPos.com - Defisit yang dialami BPJS Kesehatan diharapkan tidak terulang lagi setelah pemerintah memberikan dana talangan. Maka dari itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ikut memberikan usulan dalam pembenahan sistem jaminan kesehatan nasional (JKN). Di antaranya perlunya penyesuaian iuran JKN.

Menurut Ketua Pengurus Besar IDI Ilham Oetama Marsis, premi yang ditetapkan saat ini terlalu kecil. Untuk premi kelas III saja, dari angka ideal Rp 36 ribu per orang, saat ini nilainya hanya Rp 24 ribu per orang. Sehingga terjadi selisih yang cukup besar, yakni Rp 12 ribu per orang.

"Ini mengakibatkan miss match dalam pembayaran," ujar Ilham setelah pertemuan perwakilan IDI dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan kemarin.

Usul kedua IDI, pemerintah perlu membangun sistem digital yang terintegrasi yang melibatkan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, hingga rumah sakit. Itu diperlukan untuk memastikan program JKN berlangsung transparan.

Menurut Ilham, praktik penyelewengan ikut memberikan sumbangsih persoalan yang melanda BPJS Kesehatan saat ini. "Apakah tidak ada dokter yang nakal? Ada. Apakah tidak ada rumah sakit yang nakal? Ada. Tapi, dengan keterbukaan, baik BPJS, baik dokter, maupun rumah sakit, itu dengan sangat mudah dilacak," tuturnya.

Upaya reformasi, tambah Ilham, harus dilakukan. Jika terus seperti saat ini, persoalan BPJS Kesehatan akan menjadi bom waktu. Berdasar hitungan pihaknya, defisit tahun ini bisa membengkak hingga Rp 16,5 triliun jika tidak ada perubahan.

Ilham mengakui, suntikan dana talangan Rp 4,99 triliun cukup membantu. Hanya, itu bersifat sementara. Itu pun belum melunasi total defisit sekitar Rp 7,09 triliun.