JawaPos Radar

Kapitra "Mengemis" Nasib Rizieq ke PDIP?

29/08/2018, 16:35 WIB | Editor: Bintang Pradewo
Kapitra "Mengemis" Nasib Rizieq ke PDIP?
Habib Rizeq Shihab saat diwawancarai wartawan beberapa waktu lalu (Dok. JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Kuasa Hukum Rizieq Shihab, Kapitra Ampera mengklaim terus memperjuangkan nasib kliennya. Bahkan dia mengemis ke partai penguasa, PDI Perjuangan agar kliennya bisa pulang dengan aman. 

"Saya minta ke partai supaya PDI mengimbau pemerintah untuk membiarkan Habib Rizieq pulang dengan damai dan haknya dilindungi," ujarnya saat ditemui di bilangan Trunojoyo, Jakarta, Rabu (29/8).

Bahkan itu sudah menjadi tujuannya masuk ke partai pengusung petahan Joko Widodo pada Pilpres 2019 mendatang. "Gue masuk PDI bela ulama, bela negara, bela agama. Gue mau minta PDI supaya bisa memastikan Habib Rizieq bisa pulang dengan aman dan hak-haknya dilindungi sebagai warga negara," tutur Kapitra. 

Dia mengungkap akan menggelar konferensi pers bersama PDIP terkait nasib Rizieq itu pekan depan. "Senin besok," tegasnya.

Ditanya mengapa melalui jalur PDIP guna meminta hak Rizieq, dia beralasan karena partai itu adalah partai penguasa atau pemerintah. "Emang siapa yg berkuasa? Kalau gue masuk PAN, gue bengong aja," imbuhnya. 

Dia pun mengungkap bahwa penghentian penyidikan terhadap sejumlah kasus Rizieq di Kepolisian, buah hasilnya mengemis kepada penyidik. "Gue ngemis. Mana gue punya kekuasaan (buat menghentikan kasus)," sebut Kapitra.

Dia menerangkan kepada penyidik dengan menggunakan pasal-pasal Yanga dan di dalam KUHP dan aturan perundang-undangan yang ada. Misalnya terkait penyadapan. "Jangan gitu dong mas ini ada keputusan konstitusi Nomor 20 Tahun 2016 tentang penyadapan, penyadaoan yang dilakukan ilegal tidak dapat dijadikan alat bukti, masa antum mau terusin. Itu ke penyidik sebelum saya masuk ke PDI," terangnya. 

Juga soal kasus Palu Arit. Kapitra mengaku menerangkan kepada penyidik bahwa menjadi hak warga negara menyampaikan informasi. Pemerintah kata dia, bukan menjawabnya dengan hukum melainkan harus menjelaskan.

"Dia harus menjelaskan karena pemerintah bekerja untuk rakyat. Makanya guale berdebat abis tuh soal Palu Arit. Tanya aja tuh Wahyu Wakapolda (Wakapolda Metro Jaya Wahyu Hadiningrat). Dia kan (dahulu) Direskrimsusnya. Gak bisa dong enak aja lo. Cuma sekali periksa ilang kan," tukas dia. (dna)

(dna/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up