Kasus Surat Swab Palsu Berbuntut Panjang, Kemenhub Bawa ke Ranah Hukum

JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merespons pemalsuan hasil tes Covid-19 oleh penumpang maskapai rute Surabaya-Pontianak beberapa waktu lalu yang ternyata pihak yang bersangkutan postif Covid-19. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanto mengatakan, pihaknya telah meminta kepala otoritas bandara untuk melakukan pemeriksaan kembali.

Dia juga mengingatkan agar Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) bandara keberangkatan untuk melaporkan kasus pemalsuan dokumen kepada pihak berwajib dalam hal ini kepolisian untuk diproses.

"Saya sudah minta Ka Otoritas Bandara di wilayah kerjanya untuk cross-check, sekaligus untuk mengingatkan kembali KKP dari bandara keberangkatan untuk melaporkan kasus pemalsuan dokumen kesehatan kepada pihak kepolisian untuk proses lanjut," ujarnya saat dihubungi oleh JawaPos.com, Senin (28/6)

Novie menjelaskan, prosedur pengecekan dan perizinan dilakukan oleh pihak berwenang harus dilakukan sebelum penumpang melakukan penerbangan ke kota tujuan. "Secara organisasi ada Komite Fasilitas (FAL) bandara di setiap bandara yang beranggotakan unit-unit kerja pemerintah dan stakeholders terkait untuk pelaksanaan prokes sebelum terbang, termasuk upaya mencegah pemalsuan dokumen kesehatan," tuturnya.

Sebagai informasi, ditemukan dua penumpang pesawat Lion Air dan tujuh penumpang pesawat Citilink positif Covid-19 dan menggunakan surat keterangan negatif swab palsu. Kejadian tersebut membuat dua maskapai mendapatkan sanksi larangan terbang ke Pontianak selama tujuh hari.

Dua penumpang maskapai Lion membawa surat keterangan palsu dari klinik laboratorium kantor Gubernur. Sementara, Satgas menemukan surat keterangan pada tujuh penumpang Citilink tanpa kode batang.