Pembakaran Bendera, Polri Minta Pendapat Doktor dari Suriah dan Yaman

JawaPos.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyambangi Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) hari ini, Kamis (25/10). Dia meminta pandangan terkait kasus pembakaran bendera HTI oleh Banser NU.

"PBNU sudah yakin memiliki kompetensi yang sangat kuat, dalam rangka untuk memutuskan itu adalah bendera HTI," kata dia usai bersilaturahmi dengan Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil Siroj.

Dalam pertemuan itu, ditawarkan pula agar Polri memanggil saksi ahli dari Yaman dan Suriah. "Seorang doktor, pakar tentang agama Islam di sana, nanti akan menyampaikan kepada penyidik tentang simbol-simbol bendera tersebut," tutur Dedi.

Kata dia, seorang doktor dari Yaman itu terbilang tokoh yang netral. "Dia tokoh yang mengalami sendiri bagaimana porak porandanya negara dia hanya gara-gara satu simbol itu, memecah belah kelompok-kelompok Islam, dalam satu simbol itu. Apakah Indonesia mau seperti itu?" sebut Dedi.

anak buah Kapolri Jenderal Tito Karnavian itu mengaku menunggu kabar dari Aqil soal kapan para doktor tersebut datang dan bersedia dimintai pendapatnya oleh penyidik. "Kalau sudah ada yang di rekomen dari Syiria dan Yaman kita akan informasikan," tambahnya.

Sebelumnya viral sebuah video yang menunjukkan sejumlah anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama melakukan aksi pembakaran bendera diduga berkalimat Tauhid. Diketahui, kejadian tersebut berlangsung saat peringatan Hari Santri Nasional di Garut, Jawa Barat.

Tepatnya di Alun-alun, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (22/10). Tiga anggota Banser  diamankan oleh pihak Kepolisian yang diduga sebagai pelaku pembakaran. Dari pengakuannya, mereka menganggap bendera berlafaz kalimat tauhid itu adalah bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). 

Selain meminta keterangan pelaku, polisi juga langsung memburu pembawa bendera dan perekam video tersebut pasca kejadian. Sementara hari ini, pembawa bendera HTI sudah diamankan pihak Kepolisian.