JawaPos Radar

Delapan Hakim MK Belum Perbaharui LHKPN, KPK Akan Jemput Bola

06/04/2018, 08:00 WIB | Editor: Kuswandi
Hakim MK
Hakim MK (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan, sebanyak 8 orang hakim Mahkamah Konstiusi belum memperbaharui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara periodik, termasuk Ketua dan Wakil Ketua MK yang baru saja dilantik pekan lalu, Anwar Usman dan Aswanto.

Atas ketidakpatuhan para hakim tersebut dalam melaporkan harta kekayaannya, KPK mengimbau kepada para pihak tersebut agar segera melaporkan harta kekayaannya. Selain itu, KPK juga akan melakukan jemput bola agar proses pelaporan bisa lebih efektif dan efisien.

"Tim dari Direktorat PP LHKPN KPK berencana akan datang ke MK untuk berkoordinasi pada 19 April 2018. Ini agar upaya pencegahan korupsi, khususnya pemenuhan kewajiban hukum melaporkan LHKPN berjalan lebih baik," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi JawaPos.com, Jumat (5/4).

Dari data yang dimiliki KPK, Anwar Usman tercatat melaporkan LHKPN 1 kali selama di MK dan 2 kali saat masih di Mahkamah Agung. Laporan terakhir untuk posisi harta per: 31 Desember 2016. Laporan diterima KPK secara lengkap 10 Maret 2017.

Untuk Hakim Aswanto tercatat melaporkan LHKPN sebanyak 1 kali pada tanggal 6 Maret 2017. Sementara Hakim Arief Hidayat melaporkan LHKPN sebanyak 4 kali, dengan laporan terakhir posisi harta per 30 Desember 2016.

Untuk Hakim Maria Farida, melaporkan LHKPN 3 kali, dengan laporan terakhir posisi harta per 30 Desember 2016. Di lain pihak untuk Hakim Wahiduddin Adams, melaporkan LHKPN 3 kali, dengan laporan terakhir posisi harta per 30 November 2016.

Untuk I Dewa Gede Palguna, melaporkan LHKPN 5 kali, dengan laporan terakhir posisi harta per 31 Desember 2017. Dia telah melaporkan melalui aplikasi LHKPN secara online tanggal 2 April 2018.

Hakim Suhartoyo, melaporkan LHKPN 2 kali, dengan laporan terakhir 21 Juni 2016. Untuk Hakim Manahan Sitompul, melaporkan LHKPN 6 kali, dengan laporan terakhir 15 Maret 2016. Terakhir untuk Hakim Saldi Isra, melaporkan LHKPN 1 kali, dengan laporan terakhir 6 Juni 2017.

Febri menuturkan, pelaporan LHKPN merupakan kewajiban penyelenggara negara yang didasarkan pada aturan di UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN dan Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cata Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Pelaporan LHKPN dilakukan saat pertama kali PN menjabat dan setelah menjabat (pensiun).

"Mengacu ke Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016, maka terdapat kewajiban pelaporan secara periodik setiap tahun paling lambat setiap 31 Maret 2018 untuk periode kekayaan tahun sebelumnya," jelasnya.

Bahkan, KPK sebenarnya sudah mempermudah penyelenggara negara melalui Aplikasi e-LHKPN, untuk dapat melaporkan harta kekayaannya.

"Kami ingatkan kembali agar PN yang belum melaporkan kekayaan di Tahun 2017 agar segera melakukan pelaporan periodik tersebut," tutupnya.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up