Inisiatif Datangi KPK, Wamensos Usut Tuntas Polemik Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat

JawaPos.com - Kementerian Sosial (Kemensos) bergerak merespons isu miring terkait pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat. Hari ini, Jumat (8/5), Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul akan menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan seluruh proses pengadaan transparan dan bebas dari praktik rasuah.

Langkah ini diambil setelah Mensos Gus Ipul memberikan mandat khusus kepada Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Plt Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono. Mereka diminta mengumpulkan informasi mendalam terkait proses pengadaan yang tengah menjadi sorotan publik.

Wamensos Agus Jabo menegaskan, pihaknya tidak akan main-main dengan integritas. Jika ditemukan bukti kuat adanya kecurangan, Kemensos sendiri yang akan menyeret pelakunya ke jalur hukum.

"Karena saya sudah berkomitmen kalau ada penyelewengan, saya sama Pak Menteri yang akan bertindak duluan melaporkan ke Aparat Penegak Hukum," ujar Agus Jabo semalam, Kamis (7/5).

Baca Juga:Hadiri KTT ke-48 ASEAN, Prabowo Tegaskan Ketahanan Energi Masalah Mendesak

Kemensos ingin mendapatkan supervisi langsung agar tidak ada celah penyimpangan dalam program bantuan bagi siswa.

"Setiap langkah atau program yang kita lakukan, kita selalu berkonsultasi, berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain. Jadi rencananya memang besok kita mau ke KPK untuk meminta saran, meminta masukan supaya dalam program pengadaan itu tidak akan menimbulkan masalah-masalah," tambahnya.

Meluruskan Isu Markup Harga Sepatu Rp 700 Ribu

Kemensos juga mengklarifikasi isu viral mengenai harga sepatu yang disebut mencapai Rp700 ribu per pasang. Agus Jabo menjelaskan bahwa narasi yang beredar di media sosial bermula dari kesalahpahaman foto dokumentasi lama.

Foto Gus Ipul bersama Khofifah Indar Parawansa saat memberikan sepatu di Malang pada Mei 2025 lalu, diklaim sebagai produk pengadaan Kemensos. Padahal, sepatu tersebut adalah sumbangan dari APBD Jawa Timur dengan spesifikasi berbeda.

Terkait angka Rp 700 ribu yang muncul dalam dokumen, Agus Jabo menjelaskan bahwa itu merupakan pagu anggaran untuk pengadaan sepatu Pakaian Dinas Lapangan (PDL).