Kejaksaan Diminta Optimal Pulihkan Aset Kasus SDA dan Lingkungan Hidup

27 September 2022, 13:08:44 WIB

JawaPos.com – Pemulihan aset dalam penanganan perkara lingkungan hidup dan sumber daya alam, khususnya yang ditangani oleh bidang tindak pidana umum, baik pada Kejaksaan Agung (Kejagung), Kejaksaan Tinggi (Kejati) maupun Kejaksaan Negeri (Kejari), dinilai masih minim. Hal ini tidak hanya karena sedikitnya perkara Tinda Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tindak pidana asal dalam sektor Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup yang ditangani penyidik Polri, namun juga karena tidak banyak inisiatif dari jaksa untuk mengarahkan penyidik, agar melakukan penelusuran hingga pemulihan aset dalam rangka memastikan keberhasilan eksekusi pidana pokok maupun pidana tambahan, yang dijatuhkan bagi para terpidana baik perorangan maupun korporasi.

Untuk mengatasi hal ini, sebagai lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana (center of criminal justice system), yang bertugas mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, korps adyaksa diminta untuk melakukan pemulihan kerugian yang diderita para korban kejahatan, utamanya dibidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

“Pemulihan kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana merupakan wewenang dominus litis yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kegiatan pemulihan aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 7 Tahun 2020,” kata Direktur Hukum Yayasan Auriga Nusantara Dr. Roni Saputra, dalam sambutannya, saat membuka Pelatihan Pemulihan Aset Dalam Kejahatan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, yang dilakukan lembaganya bersama Badiklat Kejaksaan RI Selasa (27/9)-Jumat (30/9), di Hotel Atria Serpong, Tangerang Selatan.

Mengamini permintaan tersebut, Kepala Badan Diklat Kejagung, Toni T. Spontana, mengatakan Penegakan hukum sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup sangat perlu dilakukan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Hal ini karena pendekatan hukum pidana yang menyasar badan atau individu (in personam), sering kali kurang efektif untuk mengurangi kejahatan. Oleh karena itu, menurutnya, politik penegakan hukum secara global bergeser dari politik in personam (individu atau badan) menuju politik in irem (aset).

“Terlebih pendekatan aset dapat menjadi salah satu upaya dalam menjawab dampak kerusakan lingkungan dari aspek ekonomi,” jelas Toni yang hadir didampingi oleh tuan rumah dari Kejati Banten Leonard Eben Ezer.

Toni menambahkan, pemulihan aset dimaksudkan dengan mempertimbangkan deterrence effect bagi pelaku kejahatan. Dengan mempertimbangkan motivasi pelaku adalah ekonomi, maka sanksi yang bersifat ekonomi menurutnya, perlu diterapkan secara optimal dan proporsional.

“Pendekatan ekonomi dalam upaya penegakan hukum telah diadopsi oleh kejaksaan republik indonesia sebagai pengacara negara maupun sebagai penyidik dan penuntut umum (dalam hal ini penegak hukum). Pada tahun 2014, jaksa agung mengeluarkan peraturan jaksa agung nomor per-027/a/ja/ 10/2014 tentang pedoman pemulihan aset. Perja tersebut kemudian dua kali direvisi melalui peraturan kejaksaan nomor 9 tahun 2019 dan peraturan kejaksaan ri no. 7 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan jaksa agung nomor per- 027/a/ja/ 10/2014 tentang pedoman pemulihan aset,” jelasnya

Sebagai informasi, Auriga Nusantara bersama Badiklat Kejaksaan RI kembali menggelar Pelatihan Pemulihan Aset Dalam Kejahatan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup. Kali ini pelaksanaan peningkatan kapasitas bagi jaksa penuntut umum tersebut, diselenggarakan di Hotel Atria Serpong, mulai tanggal 27-30 September 2022 untuk gelombang pertama. Kegiatan ini merupakan peningkatan kapasitas ketiga, sebelumnya telah dilaksanakan seri pelatihan di Medan pada 25-30 Juli 2022 dan di Bali pada tanggal 22-27 Agustus 2022 dengan tema Penuntutan Pertanggungjawaban Korporasi Dan Penerapan Pidana Perbaikan Akibat Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

Pelatihan ini dikuti oleh 34 orang Jaksa dari unsur Jampidum dan Jampisus untuk Batch 1 . Para peserta yang hadir berasal dari Kejaksaan Tinggi Wilayah Aceh, Jambi, Lampung, Riau, Sumatera Utara,Sumatera Selatan, Kalimatan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk narasumber, Auriga dan Badiklat menghadirkan para pakar di bidangnya, diantaranya Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. – Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum – Hakim Agung Mahkamah Agung, Paku Utama, S.H, LL.M, PhD seorang pakar TPPU, Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. – Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Budi Saiful Haris – Analis senior PPATK, Mochamad Praswad Nugraha, S.H., LL.M. – Mantan Penyidik KPK, Asep Kurniawan Cakraputra – PPA Kejaksaan Agung RI, Ariawan Agustiartono, SH. MH. – Mantan Jaksa pada KPK RI, Dr. Yadyn Palebangan, SH., MH. – Koordinator Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Irene Putri, S.H., M.Hum – Jaksa pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, Banu Laksmana – PPA Kejaksaan RI, dan narasumber dari Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional RI.

Auriga berharap melalui Diklat ini, dapat membantu Lembaga kejaksaan dalam mengoperasionalisasikan pedoman pemulihan aset, yang tahapannya dimulai dari penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian asset, demikian Roni menutup sambutannya.

Editor : Kuswandi

Saksikan video menarik berikut ini:



Close Ads