600 Ton Beras SPHP Diduga Dioplos, Berpotensi Rugikan Negara Rp 3,3 Miliar

JawaPos.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut dugaan pengoplosan 600 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp 3,3 miliar.

Kerugian tersebut berasal dari subsidi pemerintah yang seharusnya membantu masyarakat mendapatkan beras dengan harga terjangkau, tetapi diduga tidak sampai kepada sasaran.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengatakan beras SPHP diduga dibongkar dari kemasan, kemudian diolah dan dikemas ulang untuk dijual sebagai beras premium.

"Ini sudah tidak sehat (beras SPHP) dibongkar, dijual ke pasar (sebagai) premium karena berasnya ini bagus. Beras produksi kita bagus, ini beras lokal, bukan diimpor. Ini diolah kemudian diproses ulang. Dikemas ulang," kata Amran di Jakarta, Sabtu (31/10).

Bapanas menghitung potensi kerugian negara berdasarkan volume beras SPHP yang diduga disalahgunakan. Dalam surat penugasan tambahan kedua program SPHP kepada Perum Bulog yang terbit pada pertengahan Oktober 2026, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 694,3 miliar untuk penyaluran 125,8 ribu ton beras.

Dengan perhitungan tersebut, nilai subsidi mencapai sekitar Rp 5.510 per kilogram. Jika dikalikan dengan 600 ton beras yang diduga dioplos, nilai subsidi yang berpotensi tidak sampai kepada masyarakat mencapai sekitar Rp 3,3 miliar.

Amran menilai praktik tersebut merugikan masyarakat sekaligus mengkhianati tujuan pemerintah dalam memberikan subsidi pangan.

Baca Juga:BULOG Perkuat Pengawasan Mitra RPK, Pastikan Penjualan Beras SPHP Sesuai Ketentuan

"Ini memang kejam. Bayangkan, (beras SPHP) ini kemasan khusus untuk rakyat Indonesia dan ini disubsidi pemerintah. Nah ini pengkhianatan, mengkhianati petani 115 juta orang dan juga merugikan konsumen," tegas Amran yang juga Menteri Pertanian.

Ia mengatakan pemerintah telah memberikan dukungan besar kepada sektor pertanian, baik melalui subsidi di hulu maupun di hilir.

Menurut Amran, subsidi sektor pertanian pada 2026 mencapai Rp160 triliun. Sementara pada 2025, nilainya mencapai Rp 144 triliun. Dukungan tersebut antara lain diberikan untuk pupuk, traktor, alat dan mesin pertanian, serta kebutuhan lain untuk mendukung produksi pangan.