BGN Klaim MBG Prasmanan Tekan Sisa Makanan tanpa Tambah Anggaran

JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim penerapan skema prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menekan sisa makanan tanpa menambah anggaran per siswa. 

Melalui skema ini, siswa tetap mendapatkan makanan sesuai takaran gizi, tetapi bisa mengambil tambahan apabila masih merasa lapar dan makanan masih tersedia.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, anggaran MBG dengan skema prasmanan tetap sama, yakni Rp 15.000 per siswa. Menurut dia, perbedaan kebutuhan makan setiap siswa menjadi salah satu hal yang dapat diakomodasi melalui mekanisme tersebut.

Baca Juga:BMKG Deteksi Asap Karhutla Kalimantan Sudah sampai Jakarta, Banten dan Jabar

”Kalau anggarannya saya kira sama ya, karena kan kita ngelayaninya kan per Rp 15.000 dikali jumlah anak sekolah ya,” kata Sudaryono kepada wartawan, Jumat (16/10).

Dia mencontohkan, siswa dengan usia atau tingkat kelas yang sama belum tentu memiliki kebutuhan makan yang seragam. Ada siswa bertubuh kecil dan ada pula yang lebih besar, sehingga kebutuhan porsi makan mereka bisa berbeda.

”Nah, itu tadinya kecil besar kan porsinya sama. Nah, ini sekarang kan porsi besar eh kecil besar porsinya sama, tapi kalau yang besar dia mau nambah, ada sisa, dia boleh nambah,” ujarnya.

Sudaryono mengatakan, berdasarkan pengamatannya di sejumlah lokasi uji coba, tingkat makanan yang habis dan kebersihan pelaksanaan MBG prasmanan menunjukkan hasil yang baik. Meski demikian, dia tidak merinci angka pengurangan sisa makanan dari penerapan skema tersebut.

”Sehingga kulihat memang dari beberapa  yang sekarang jalan ini, tingkat kehabisannya, tingkat kebersihannya tinggi, Jadi orang juga senang, ya,” tuturnya.

Lebih lanjut, saat ini BGN masih menguji penerapan skema prasmanan sebelum memperluasnya ke lebih banyak sekolah. Sudaryono mengatakan, uji coba dilakukan di sejumlah wilayah, baik di Jawa maupun luar Jawa, untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan.

Wilayah uji coba tersebut antara lain Merauke, Aceh, dan Palembang. Evaluasi mencakup persoalan jarak, kebutuhan tenaga kerja, edukasi, serta kesiapan dapur dan sekolah.