Komjen Pol Suyudi Ario Seto saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru.
Suyudi akan menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara.
Sebelum dibawa ke paripurna, Suyudi terlebih dahulu menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR RI.
Proses fit and proper test terhadap Suyudi berlangsung relatif singkat, yakni sekitar 30 menit. Dalam rapat tersebut, Komisi III DPR menyepakati Suyudi sebagai calon tunggal Kapolri untuk selanjutnya dibawa ke rapat paripurna.
Rapat paripurna pengesahan dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam kesempatan itu, Puan meminta persetujuan seluruh anggota DPR terkait pengangkatan Suyudi sebagai Kapolri.
"Selanjutnya kami meminta persetujuan pengangkatan Komjen Suyudi Ario Seto, sebagai Kapolri apakah dapat disetujui?" tanya Puan kepada anggota dewan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10).
"Setuju," sahut para anggota dewan diiringi ketukan palu tanda pengesahan.
Dengan persetujuan DPR tersebut, proses pergantian pucuk pimpinan Polri memasuki tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komjen Pol Suyudi Ario Seto akan menunggu dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.
Saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebagai calon Kapolri di Komisi III DPR, Komjen Pol Suyudi Ario Seto membawa gagasan “Polisi Bersama Masyarakat” sebagai doktrin kepemimpinan dan arah transformasi Polri.
Suyudi menekankan pentingnya pembenahan internal Polri dengan tetap mempertahankan capaian yang telah dibangun oleh para pemimpin sebelumnya.
“Tema yang saya usung adalah Polisi Bersama Masyarakat sebagai doktrin kepemimpinan dan arah transformasi yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian," ujarnya.
Dia menjelaskan, gagasan tersebut disusun dalam sejumlah rangkaian yang mencakup kondisi nasional hingga agenda kerja apabila mendapatkan amanah memimpin Polri.
“Paparan ini saya susun dalam lima rangkaian, situasi nasional, lingkungan strategis, capaian dan suara masyarakat, arah transformasi Polri, serta program 100 hari pertama dan keberlanjutan hingga 2029," ucapnya.
Suyudi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu juga mengaitkan arah transformasi Polri dengan agenda Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, pembangunan nasional membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, termasuk kepastian hukum, stabilitas, tata kelola pemerintahan, serta ketahanan sosial dan budaya.
“Indonesia Emas 2045 membutuhkan transformasi sosial, ekonomi, tata kelola supremasi hukum, stabilitas, ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta pembangunan kewilayahan yang adil," tegas dia. (*)