Isu Papua di Sidang Umum PBB, Legislatif Dorong Indonesia Aktif Lawan Narasi Tanpa Konteks Utuh

JawaPos.com – Isu West Papua atau Papua hadir di markas organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sosok Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale adalah yang membawa isu Papua pada Sidang Umum PBB atau UNGA ke-81

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengecam apa yang dilakukan Cooper Wale itu. Syahrul yang juga merupakan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS menilai pengangkatan isu Papua di forum internasional tanpa menyertakan konteks secara utuh berpotensi memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik.

Menurut dia, isu Papua tidak seharusnya dijadikan bagian dari kepentingan politik di forum internasional dengan mengabaikan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan suatu negara.

Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat. (Dok. Pribadi)

"Kami mengecam pengangkatan isu West Papua secara sepihak di forum PBB. Persoalan Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan tidak semestinya terus dijadikan komoditas politik di forum internasional,” kata Syahrul kepada wartawan pada Minggu (27/9).

Politikus asal Riau itu mengatakan Indonesia pada dasarnya terbuka terhadap kritik maupun dialog mengenai berbagai persoalan di Papua. Mulai soal pembangunan, hak asasi manusia (HAM), dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, ia menekankan bahwa setiap pembahasan mengenai Papua harus mengacu pada fakta dan data yang dapat diverifikasi. Selain itu, dialog juga perlu dilakukan dengan tetap menghormati hukum internasional serta kedaulatan Indonesia.

"Jika ada persoalan HAM atau pembangunan di Papua, mari kita bahas dengan data dan mekanisme dialog yang konstruktif. Jangan membangun narasi sepihak yang berpotensi mendeligitimasi Indonesia,” ujarnya.

Syahrul juga mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan intensitas diplomasi di kawasan Pasifik. Menurutnya, Indonesia perlu lebih aktif menyampaikan informasi yang utuh mengenai Papua agar ruang informasi tidak hanya diisi oleh narasi dari pihak tertentu.

"Indonesia tidak boleh diam. Diplomasi harus hadir lebih aktif. Jangan sampai ruang informasi tentang Papua dikuasai oleh narasi sepihak pihak lain," tutur Syahrul.