MBG di Daerah 3T Terkendala Kecukupan SPPG, Ketersediaan Baru 10,78 Persen

JawaPos.com - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya terkait ketersediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru mencapai 10,78 persen dari jumlah ideal yang dibutuhkan di daerah tertinggal.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI bersama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) dalam pertemuan pada Rabu (23/9). Forum tersebut membahas strategi percepatan implementasi MBG di wilayah 3T.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengatakan kondisi wilayah 3T membutuhkan pendekatan berbeda dalam pelaksanaan MBG. Tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan jumlah SPPG, tetapi juga rantai pasok, infrastruktur dasar, hingga ketersediaan tenaga gizi.

"Perlakuan implementasi program MBG di daerah 3T akan memiliki pendekatan yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan pendekatan yang dilakukan di daerah non-3T," kata Yusharto.

Berdasarkan data awal yang dihimpun dan diolah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, tingkat kecukupan SPPG di daerah tertinggal baru mencapai 10,78 persen dari jumlah ideal yang dibutuhkan.

Baca Juga:Ada Cacing Menari-nari di Menu MBG Siswa Pati, Kepsek Buka Suara

Kondisi geografis menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pembangunan dan operasional SPPG. Sejumlah wilayah 3T memiliki akses transportasi dan infrastruktur dasar yang terbatas sehingga distribusi bahan pangan maupun makanan siap saji menghadapi tantangan tersendiri.

Yusharto menyebut keterbatasan tersebut antara lain berupa kerentanan rantai pasok, keterbatasan air bersih dan listrik, serta belum meratanya ketersediaan tenaga gizi terlatih.

15 PLBN Jadi Perhatian

Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP RI Bakri Siddiq mengatakan BNPP memiliki peran dalam memetakan kondisi penyelenggaraan MBG di kawasan perbatasan. Salah satu fokusnya adalah 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi.

"Kami dari BNPP diberi kesempatan untuk menyampaikan strategi percepatan dan implementasi program Makan Bergizi Gratis, khususnya di daerah 3T," kata Bakri.

Menurut dia, dari 15 PLBN yang telah beroperasi, baru sekitar separuh yang mendapatkan intervensi dari Badan Gizi Nasional (BGN). Karena itu, diperlukan pemetaan terhadap PLBN yang telah memiliki sarana dan prasarana pendukung MBG.