Pemerintah Bakal Menata Guru, PGRI Sebut Ada Harapan Baru bagi Pendidikan Indonesia

JawaPos.com - Rencana pemerintah menata kembali status dan pembiayaan guru aparatur sipil negara (ASN) menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dinilai sebagai langkah positif.

Namun, kebijakan tersebut dinilai tidak boleh berhenti pada pengalihan beban pembiayaan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendorong penataan tersebut menjadi momentum untuk membangun sistem tata kelola guru yang lebih terintegrasi, mulai dari perencanaan kebutuhan, rekrutmen, distribusi, status kepegawaian, kesejahteraan, perlindungan, hingga pengembangan karir.

Baca Juga:P2G Dukung Kesempatan Guru PPPK jadi PNS, Mudahkan Distribusi Pendidik

”Jangan sampai pengalihan hanya dipahami sebagai pemindahan beban gaji dari APBD ke APBN. Ukuran keberhasilannya bukan berapa banyak guru yang dipindahkan pengelolaannya ke pusat, tetapi berapa banyak guru yang memperoleh kepastian status, penghasilan, karir, perlindungan, dan masa depan,” kata Wasekjen PB PGRI Wijaya.

Menurut PGRI, persoalan guru di Indonesia selama ini tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan. Fragmentasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah juga berpengaruh terhadap perencanaan kebutuhan dan distribusi guru.

Kemampuan fiskal daerah yang berbeda-beda, misalnya, dapat berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan tenaga pendidik.

Baca Juga:Mahasiswa NTT Dapat Bantuan Pemprov DIJ: Keluarga Mengungsi Setiap Malam

Karena itu, menurut Wijaya, sentralisasi pembiayaan dinilai perlu diikuti dengan pembenahan sistem perencanaan dan manajemen guru secara nasional.

955.245 Guru PPPK

Penataan tersebut menjadi semakin penting karena jumlah guru yang berada dalam skema ASN cukup besar.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan bahwa terdapat sekitar 955.245 guru PPPK, termasuk 231.246 guru PPPK paruh waktu.