DPR Akui UU ITE Belum Mampu Imbangi Kejahatan Siber di Era AI

JawaPos.com - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengakui bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ada saat ini belum cukup untuk mengantisipasi tantangan baru era digital, terutama kejahatan siber.

"Kita ketinggalan terus dengan perkembangan teknologi. (maka dari itu) kita update undang-undang ITE," kata Habiburokhman dalam acara pengenalan program Magister Hukum Bisnis Binus University pada Jumat, (26/6).

menurut dia, dalam beberapa hal, UU ITE sudah mampu mengimbangi perkembangan penggunaan teknologi di Indonesia.

"Tapi itu masih jauh sekali untuk menjangkau situasi saat ini. Kejahatan siber dan lain sebagainya itu luar biasa (perkembangannya),” lanjut politikus Partai Gerindra itu.

Baca Juga:Apple Dikabarkan Tambah RAM iPhone 18 demi Fitur AI di iOS 27

Di tengah pesatnya adopsi kecerdasan buatan (AI), pemerintah dan pembuat kebijakan dihadapkan pada tantangan untuk memastikan regulasi mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat.

Menurut Habiburokhman pemanfaatan AI telah mengubah cara kerja di berbagai sektor, termasuk proses legislasi.

Ia mengatakan, teknologi memang mampu meningkatkan efisiensi, tetapi perkembangan regulasi nasional masih tertinggal dibanding laju inovasi digital.

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan bahwa transformasi digital berlangsung di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu.

Menurutnya, meluasnya penggunaan AI dan Internet of Things (IoT) dalam aktivitas ekonomi lintas negara menuntut hadirnya kebijakan bilateral yang mampu mengakomodasi perkembangan tersebut.

Baca Juga:Era AI Picu Tantangan Hukum Baru, Isu Siber hingga Perdagangan Global Jadi Sorotan

Dari sisi praktisi, CEO Perqara sekaligus Lawyer Yakup Putra Hasibuan, memandang AI sebagai teknologi yang membawa banyak manfaat bagi profesi hukum.