Alasan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya Dipimpin oleh Jenderal Bintang Tiga dari Kacamata ISESS

JawaPos.com - Beberapa bulan lalu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menaikan pangkat pangdam Jaya/Jayakarta dari mayjen TNI menjadi letjen TNI. Kini, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga memberikan kenaikan pangkat kepada kapolda Metro Jaya dari irjen menjadi komjen. Lantas apa alasan TNI-Polri menempatkan jenderal bintang tiga di Jakarta?

Menurut pemerhati isu-isu kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, kenaikan pangkat kapolda Metro Jaya menyusul pangdam Jaya menunjukkan bahwa Jakarta kini dipandang negara sebagai pusat keamanan strategis nasional. Jakarta bukan lagi sekadar wilayah administratif semata.

Bambang melihat ada pandangan dari negara bahwa telah terjadi peningkatan kompleksitas ancaman di Jakarta sebagai ibu kota negara. Mulai dari polarisasi politik, mobilisasi massa, kriminalitas transnasional, terorisme, hingga disinformasi digital. Dalam logika birokrasi keamanan, kata Bambang, kenaikan pangkat bukan sekadar simbol personal.

”Tetapi penanda peningkatan bobot komando, otoritas koordinasi, dan akses langsung ke pengambilan keputusan strategis nasional,” kata dia saat diwawancarai pada Kamis (14/5).

Sementara dari kacamata politik dan keamanan, Bambang menilai langkah tersebut memperlihatkan menguatnya pendekatan securitization dalam tata kelola Jakarta. Menurut dia, negara kini menempatkan stabilitas politik ibu kota sebagai isu keamanan yang membutuhkan penguatan simultan dari aparat kepolisian dan militer.

”Dalam perspektif kritis, penguatan aparatur keamanan modern sering tidak hanya bertujuan mengatasi kriminalitas, tetapi juga mengelola ketertiban sosial dan politik,” ujarnya.

Karena itu, Bambang juga mengingatkan bahwa kenaikan status komando tanpa reformasi akuntabilitas, kontrol sipil, dan kultur demokratis aparat berisiko memperbesar struktur keamanan tanpa memperkuat rasa aman publik. Hal itu harus dijawab oleh Polda Metro Jaya.

”Ukuran keamanan demokratis bukan seberapa tinggi pangkat aparatnya, tetapi seberapa efektif negara menjaga stabilitas tanpa mengikis kebebasan sipil dan menjamin rasa aman nyaman masyarakat,” ujarnya.

Menurut Bambang, kenaikan pangkat tersebut bukan hanya menaikan kelas Polda Metro Jaya sebagai salah satu satuan kerja (satker) kewilayahan Polri. Ada risiko yang membayangi keputusan tersebut. Diantaranya semakin dominannya pendekatan kontrol keamanan terhadap ruang sipil, demonstrasi, serta dissent politik.