Ketimpangan MBG Masih Terasa, Wilayah Rawan Stunting Belum Sepenuhnya Tersentuh

JawaPos.com - Upaya menekan angka stunting di Indonesia menunjukkan geliat yang menjanjikan, tetapi belum sepenuhnya merata. Di satu sisi, angka nasional terus menurun. Di sisi lain, sejumlah wilayah masih tertinggal.

Data Kementerian Kesehatan melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 mencatat prevalensi stunting turun menjadi 19,8 persen. Angka ini menyusut cukup signifikan dibandingkan 27,7 persen pada 2019. Penurunannya berlangsung bertahap: dari 24,4 persen pada 2021, turun menjadi 21,5 persen pada 2023, hingga akhirnya berada di bawah 20 persen pada 2024.

Capaian tersebut mencerminkan hasil kerja kolektif berbagai pihak, dari intervensi gizi hingga penguatan layanan kesehatan. Namun, di balik tren positif itu, ketimpangan antarwilayah masih terlihat jelas.

Sejumlah provinsi berhasil mencatatkan angka stunting yang jauh lebih rendah dari rata-rata nasional. Bali, misalnya, hanya mencatat 8,6 persen. Jawa Timur menyusul dengan 14,7 persen, sementara Kepulauan Riau berada di angka 15 persen. Angka-angka ini menggambarkan intervensi yang relatif lebih merata dan akses layanan yang lebih baik.

Baca Juga:Angka Stunting Masih Tinggi, Edukasi Ibu dan Deteksi Dini Jadi Kunci Cegah Risiko Sejak Dini

Sebaliknya, di wilayah lain, persoalan stunting masih membayangi. Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat prevalensi tertinggi, mencapai 37 persen. Sulawesi Barat berada di angka 35,4 persen, disusul Papua Barat Daya sebesar 30,5 persen. Selisih yang lebar ini menegaskan bahwa akses terhadap gizi dan layanan kesehatan belum sepenuhnya setara.

Padahal, keberhasilan menekan stunting sangat ditentukan pada fase paling krusial dalam kehidupan anak: 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pada periode inilah intervensi, mulai dari masa kehamilan hingga pascakelahiran menjadi fondasi utama tumbuh kembang anak.

MBG Jadi Motor Percepatan Penurunan Stunting

Di tengah tantangan tersebut, pemerintah mengandalkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu motor percepatan. Program yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sejak Januari 2025 ini menyasar kelompok rentan, seperti pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Pelaksanaannya bertumpu pada dapur terpusat yang disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari dapur-dapur inilah makanan bergizi diproduksi dan didistribusikan ke berbagai sasaran, menjadi tulang punggung program MBG di lapangan.

Ekspansi program ini berlangsung masif. Hingga 28 April 2026, jumlah penerima manfaat telah mencapai 61.942.327 orang. Sementara itu, sebanyak 27.735 unit SPPG telah beroperasi di 38 provinsi.

Namun, pertumbuhan yang cepat belum sepenuhnya menjawab persoalan pemerataan.