DPR Minta Dirut KAI Mundur, Pengamat Transportasi: Masalahnya Anggaran Keselamatan Dipangkas MBG!

JawaPos.com - Desakan agar Direktur Utama PT KAI mundur pasca kecelakaan maut di Stasiun Bekasi Timur kian nyaring. Namun, pengamat transportasi menilai bahwa mencari "kambing hitam" tidak akan menyelesaikan akar masalah keselamatan kereta api yang sesungguhnya: minimnya anggaran.

Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, secara tegas mendesak Dirut KAI untuk melepas jabatannya. Menurutnya, kegagalan sistem keselamatan adalah tanggung jawab manajemen, bukan sekadar kesalahan operasional biasa.

"Ada pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pengawasan, kesiapan sistem keselamatan, serta standar operasional yang diterapkan. Ini adalah tanggung jawab manajemen puncak. Kami mendesak dirut KAI untuk mengundurkan diri," kata Firnando, Selasa (28/4).

Realita di Lapangan: Anggaran Keselamatan Dipangkas?

Menanggapi itu, pengamat transportasi Djoko Setijowarno memiliki pandangan kontras. Alih-alih merombak manajemen, ia menyoroti defisit anggaran yang berdampak langsung pada aspek keselamatan akibat pengalihan dana ke program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Djoko mengungkapkan kekhawatirannya bahwa para pemangku kebijakan, termasuk DPR, cenderung diam saat membahas pemangkasan anggaran yang krusial bagi keselamatan transportasi.

"Akar masalah kita tuh sekarang ini MBG," ujar Djoko.

Krisis Anggaran Operasional

Djoko menegaskan bahwa keselamatan kereta api bukan hanya soal teknologi, melainkan ketersediaan dana operasional yang memadai. Ia menyoroti minimnya dana untuk perawatan hingga honor petugas di daerah.