5 Satker Dapat Predikat WBK, Kasum Ingatkan Seluruh Pimpinan TNI Perkuat Komitmen Reformasi Birokrasi

JawaPos.com - Belum lama ini 5 satuan kerja (satker) TNI mendapat predikat sebagai Wilayah Bebas Korupsi atau WBK. Atas capaian tersebut, pimpinan TNI melalui Kasum TNI dan Asrenum TNI menyampaikan apresiasi secara langsung. Tidak hanya itu, seluruh pimpinan TNI diingatkan untuk terus memperkuat komitmen dalam reformasi birokrasi.

Berdasar keterangan resmi dari Pusat Penerangan (Puspen) TNI pada Sabtu (11/4), 5 satker yang mendapatkan predikat WBK adalah Badan Pembinaan Hukum dan HAM TNI, Pusat Informasi dan Pengolahan Data (Pusinfolahta) TNI, Pusat Pembinaan Mental (Pusbintal) TNI, Satuan Komunikasi dan Elektronika (Satkomlek) TNI, dan Puspen TNI.

Menurut Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, capaian tersebut merupakan hasil dari ikhtiar untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas kinerja. Karena itu, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Reformasi Birokrasi TNI Tahun 2026, kelima satker tersebut mendapatkan penghargaan yang diberikan langsung oleh Asisten Perencanaan Umum Letjen TNI Candra Wijaya.

Letjen Richard menyampaikan bahwa saat ini TNI terus mendorong implementasi digital government melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Karena itu, penguatan komitmen pimpinan dan peningkatan kapasitas SDM di seluruh jajaran TNI menjadi sangat penting.

”Diperlukan penguatan komitmen dari para pimpinan sebagai pengambil keputusan dan peningkatan pengetahuan teknis personel pengawak reformasi birokrasi TNI. Penerapan digital government dilaksanakan untuk mendukung tugas pokok TNI guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, inovatif, dan akuntabel,” terang dia.

Tidak hanya memberikan penghargaan kepada 5 satker peraih WBK, TNI juga menetapkan satuan pelayanan publik unggulan di bidang kesehatan. Satuan-satuan itu terdiri atas RSPAD Gatot Soebroto di bawah jajaran TNI AD, Ladokgi R.E. Martadinata di bawah TNI AL, dan RSAU dr. S. Hardjolukito di bawah TNI AU.

Sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada prajurit dan masyarakat, lanjut Richard, TNI berkomitmen untuk terus memperkuat reformasi birokrasi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik. Tujuannya tidak lain untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas.