May Day 2026: 500 Ribu Buruh Bakal Kepung DPR RI, Tagih Janji Hapus Outsourcing!

JawaPos.com - Ratusan ribu buruh akan memadati jalanan pada peringatan May Day, 1 Mei 2026 mendatang. Dengan titik pusat di depan Gedung DPR RI, massa membawa enam tuntutan krusial, mulai dari kepastian hukum hingga perlindungan dari ancaman PHK massal.

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal menjamin aksi ini akan berlangsung kondusif. "Aksi ini adalah aksi konstitusional, damai, dan tertib. Kami pastikan seluruh peserta menjaga disiplin dan tidak melakukan tindakan anarkis," ujar Said Iqbal, Senin (6/4).

Aksi besar-besaran ini rencananya akan diikuti oleh buruh dari 38 provinsi di Indonesia. Khusus wilayah Jabodetabek, sekitar 50.000 buruh dijadwalkan berkumpul di depan Gedung DPR RI mulai pukul 10.00 WIB.

Said Iqbal menyoroti bahwa tuntutan tahun ini mayoritas adalah persoalan lama yang belum tuntas. "Kalau tuntutannya sama seperti tahun lalu, artinya pemerintah tidak serius menyelesaikan masalah buruh. Ini bukan sekadar kritik, ini alarm," terangnya.

Baca Juga:Sahroni Ingatkan UU Perampasan Aset Tak jadi Tempat Penyalahgunaan Kewenangan Aparat

Isu utama yang diusung adalah desakan pengesahan UU Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). MK memberikan tenggat waktu dua tahun, namun hingga kini perkembangannya dinilai jalan di tempat.

"Kurang dari enam bulan menuju batas waktu, tapi belum ada progres nyata. Ini jelas pelanggaran konstitusi," tegas Said Iqbal.

Pihak buruh sendiri telah menyerahkan draf RUU setebal 700 halaman yang mencakup jaminan makanan, perumahan, pendidikan, air bersih, hingga jaminan pengangguran.

Tagih Janji Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah

Buruh juga menagih janji Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan sistem outsourcing. Menurut Said, sistem ini merenggut masa depan pekerja karena minimnya kepastian kerja.