DPR Dorong Presiden Prabowo Negosiasi Langsung dengan Iran soal Kapal di Hormuz

JawaPos.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk turun langsung melakukan diplomasi dengan pemerintah Iran terkait tertahannya kapal tanker milik Pertamina di kawasan Selat Hormuz.

Menurutnya, situasi geopolitik yang memanas di Timur Tengah tidak cukup ditangani melalui jalur teknis kementerian. Ia menilai, komunikasi tingkat tinggi antar kepala negara diperlukan agar penyelesaian dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

“Saya kira persoalan kapal Pertamina memerlukan lobi langsung dari Presiden. Tidak cukup hanya melalui Menteri ESDM, Menteri Luar Negeri, atau pejabat di bawahnya,” kata Syafruddin kepada wartawan, Sabtu (28/3).

Diketahui, dua kapal tanker milik Pertamina tertahan akibat meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut. Situasi ini dipicu kebijakan penutupan Selat Hormuz oleh Iran sebagai respons atas konflik dengan Amerika Serikat dan Israel.

Saat ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri serta KBRI Teheran masih melakukan diplomasi intensif guna memastikan keselamatan kapal dan seluruh awaknya.

Syafruddin mengapresiasi langkah yang telah dilakukan pemerintah, namun menilai upaya tersebut perlu ditingkatkan ke level strategis.

“Upaya Kemlu dan jajaran sudah tepat. Namun, ini menyangkut jalur energi global dan keselamatan aset negara. Presiden perlu turun langsung agar memiliki daya tekan diplomatik yang lebih kuat,” ujarnya.

Ia menambahkan, Selat Hormuz merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak dunia. Karena itu, gangguan di wilayah tersebut tidak hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga terhadap stabilitas energi global.

Ketua DPW PKB Kalimantan Timur itu juga menilai keterlibatan langsung Presiden akan memperkuat posisi tawar Indonesia sebagai negara non-blok yang memiliki hubungan baik dengan berbagai pihak, termasuk Iran.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pendekatan multilateral di tengah situasi konflik yang masih berlangsung. Di sisi lain, peristiwa ini dinilai sebagai momentum untuk mempercepat strategi diversifikasi pasokan energi agar Indonesia tidak bergantung pada jalur rawan konflik.