Iran Siapkan Skema Biaya Baru di Selat Hormuz, Tiongkok dan Negara Sahabat Dapat Perlakuan Khusus

JawaPos.com — Pemerintah Iran mengisyaratkan perubahan signifikan dalam pengelolaan jalur pelayaran strategis dunia setelah menyatakan rencana penerapan skema biaya baru bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Kebijakan ini mencakup pengenaan biaya layanan, dengan pengecualian tertentu bagi negara yang dianggap memiliki hubungan baik dengan Tehran, termasuk Tiongkok.

Dilansir dari Al Jazeera, Senin (6/7/2026), Duta Besar Iran untuk Tiongkok, Abdolreza Rahmani Fazli, menegaskan bahwa Iran tetap akan mengenakan biaya terhadap kapal yang melintas, meski bukan dalam bentuk tarif konvensional.

Fazli mengatakan dalam pernyataannya: “Sebagai negara yang wilayah perairan teritorialnya mencakup Hormuz, kami tentu akan mengenakan biaya layanan.” Pernyataan tersebut disampaikan dalam terjemahan resmi di forum World Peace Forum di Beijing.

Ia menjelaskan bahwa skema tersebut bukan sekadar pungutan ekonomi, melainkan bagian dari pengelolaan layanan pelayaran. “Pengaturan baru ini akan berkaitan dengan jaminan keamanan lintasan di Selat Hormuz, pengawasan terhadap lalu lintas kapal, serta juga menjamin dan menangani konsekuensi lingkungan dari besarnya jumlah kapal,” ujarnya sebagaimana dikutip AFP.

Menurutnya, biaya itu berkaitan dengan tiga aspek utama: pengamanan jalur pelayaran, pengawasan lalu lintas kapal, dan penanganan dampak lingkungan akibat tingginya intensitas kapal tanker yang melintas setiap hari di kawasan tersebut.

Fazli juga menegaskan bahwa mekanisme baru ini sedang disusun melalui kerja sama dengan Oman, yang memiliki posisi geografis langsung di sisi lain Selat Hormuz. Kedua negara telah membentuk komite bersama untuk mengatur pengelolaan jalur strategis tersebut.

Selain itu, ia menyebut bahwa Tiongkok dan sejumlah negara yang dikategorikan sebagai “negara sahabat” akan mendapatkan perlakuan khusus dalam penentuan biaya. Informasi ini juga dikonfirmasi oleh kantor berita Iran, NourNews, yang mengutip bahwa “pertimbangan khusus” atau “special considerations” akan diterapkan bagi negara-negara tersebut dalam skema biaya layanan di Selat Hormuz.

Langkah ini muncul di tengah proses transisi kesepakatan sementara antara Iran dan Amerika Serikat yang sebelumnya menetapkan bahwa kapal komersial dapat melintas tanpa biaya selama 60 hari. Namun, masa depan kebijakan tersebut masih belum disepakati secara permanen.

Amerika Serikat sendiri menolak gagasan bahwa Iran dapat mengenakan biaya atas lintasan kapal di jalur tersebut, dengan alasan bahwa Selat Hormuz merupakan rute perdagangan internasional yang tidak boleh dikenai pembatasan sepihak.

Dalam pernyataannya, Fazli menyoroti bahwa situasi di Selat Hormuz telah berubah sejak konflik bersenjata antara Iran dan Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir, yang menurutnya mengubah status jalur tersebut menjadi isu keamanan.