JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi arus mudik Lebaran.

Hal itu dia sampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3). 

Prabowo memberikan sejumlah arahan kepada para menteri dan pimpinan lembaga agar pelayanan publik selama periode mudik dan libur Idul Fitri berjalan optimal.

Kepala Negara meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan kebijakan diskon transportasi dapat dilaksanakan dengan baik.

Baca Juga:HUT Pertama Danantara, Prabowo Titip Pesan Tegas: Jaga Kekayaan Anak Cucu Bangsa

Diskon tersebut mencakup berbagai moda transportasi, seperti tiket pesawat, kereta api, kapal laut, hingga tarif jalan tol guna meringankan beban masyarakat yang akan mudik.

“Pertama, saya minta Menteri Perhubungan untuk memastikan bahwa kebijakan diskon harga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, baik diskon tiket pesawat, kereta api, kapal laut, dan jalan tol, serta memastikan pelayanan yang baik di setiap tempat,” kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga meminta dukungan TNI-Polri untuk membantu kelancaran arus mudik.

Menurut dia, sarana dan prasarana yang dimiliki kedua institusi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat dukungan transportasi dan pengamanan selama periode mudik.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut menyoroti pentingnya penyaluran bantuan sosial menjelang Idul Fitri.

Baca Juga:Prabowo: Dunia Penuh Ketidakpastian, yang Tidak Kuat akan Terus Menderita

Ia menginstruksikan Menteri Sosial (Mensos) untuk memastikan tambahan bantuan pangan bagi keluarga penerima manfaat dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

“Menteri Sosial yakinkan bahwa tambahan bantuan pangan untuk 35 juta keluarga penerima manfaat desil 1, 2, 3, dan 4 berjalan dengan baik. Juga bantuan sosial reguler yakinkan bisa tepat waktu,” tegasnya.

Prabowo juga meminta percepatan belanja prioritas pemerintah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, termasuk program bantuan perumahan swadaya.

Selain itu, ia menekankan agar tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara pusat dan daerah dapat dibayarkan tepat waktu.