Mendagri Tito Klaim Listrik di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera Hampir Sepenuhnya Normal, Sumbar Sudah 100 Persen

JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyampaikan bahwa pemulihan jaringan listrik di daerah terdampak bencana Sumatera terus menunjukkan progres signifikan. Sebagian besar wilayah kini telah kembali berfungsi normal.

Tito yang juga Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera itu menegaskan, ketersediaan listrik menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur percepatan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat pascabencana.

“Untuk indikator pemulihan di antaranya adalah hal-hal yang sangat mendasar diperlukan, listrik, kemudian bahan bakar, baik BBM maupun gas LPG, dan kemudian sarana komunikasi, internet,” kata Tito dalam Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (11/2).

Berdasarkan data pemantauan Satgas PRR per 8 Februari 2026, pemulihan infrastruktur ketenagalistrikan di tiga provinsi terdampak terus mengalami perkembangan.

Aceh masih terdapat 13 desa yang listriknya belum menyala, Sumatera Utara tersisa 2 desa yang listriknya masih padam. Sedangkan, Sumatera Barat aliran listrik telah kembali normal 100 persen.

“Kalau untuk BBM, SPBU maupun gas LPG, umumnya sudah bagus semua, lancar. Yang perlu dijaga konsistensinya. Demikian juga listrik sebagian besar sudah pulih. Saya ulangi, untuk di Sumatera Barat semuanya sudah 100 persen,” jelas Tito.

Satgas PRR terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah guna memastikan seluruh wilayah terdampak segera pulih dan layanan listrik kembali normal sepenuhnya.

Selain pemulihan infrastruktur dasar, fokus utama Satgas PRR saat ini adalah mempercepat perpindahan pengungsi ke hunian yang lebih layak. Tito menegaskan, warga tidak boleh terlalu lama tinggal di tenda darurat.

“Yang menjadi atensi kita tentu adalah pengungsi. Karena pengungsi ini harus segera, jangan terlalu lama di tenda,” ujarnya.

Terkait penyediaan hunian sementara (huntara), Satgas PRR mencatat rencana pembangunan mencapai 17.036 unit. Hingga kini, sebanyak 5.489 unit atau sekitar 32 persen telah diselesaikan di tiga provinsi terdampak.

Selain pembangunan fisik oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah juga memberikan fleksibilitas bagi warga untuk menyewa rumah atau tinggal sementara di rumah keluarga.

Pemerintah menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 600 ribu per bulan. Pada tahap awal, bantuan diberikan sekaligus sebesar Rp 1,8 juta untuk periode tiga bulan.

Bantuan ini turut dilengkapi dukungan perabotan serta stimulan ekonomi berdasarkan penilaian kepala daerah setempat, agar warga terdampak dapat segera kembali mandiri secara ekonomi.

Sejalan dengan pembangunan huntara, Satgas PRR juga memfokuskan pembangunan hunian tetap (huntap) dengan total rencana 15.719 unit. Target pembangunan tersebut terdiri atas 3.657 unit di Sumatera Barat, 3.462 unit di Sumatera Utara, dan 8.600 unit di Aceh

Ia menekankan, bagi warga yang rumahnya rusak berat namun berada di lokasi aman, tersedia opsi pembangunan kembali secara in situ di tanah sendiri oleh BNPB.