Menlu Sugiono soal Iuran Dewan Perdamaian Rp 16,8 Triliun: Bukan Membership Fee, tapi untuk Rekonstruksi Palestina

Menteri Luar Negeri RI Sugiono saat menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026, pada Rabu (14/1). (Istimewa)

JawaPos.com - Pemerintah Indonesia memastikan keikutsertaannya dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Partisipasi tersebut dibarengi dengan komitmen penyertaan dana sebesar USD 1 miliar atau setara Rp 16,8 triliun.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyatakan, keputusan tersebut telah diambil langsung oleh Presiden sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia. "Presiden memutuskan untuk ikut partisipasi," kata Sugiono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).

Sugiono menjelaskan, dana USD 1 miliar tersebut bukan biaya keanggotaan Dewan Perdamaian. Menurutnya, dana tersebut merupakan bagian dari skema pendanaan yang dirancang untuk mendukung penyelesaian konflik serta rekonstruksi pascaperang di Gaza, Palestina.

"Ini bukan membership fee. Kalau kita lihat kronologinya, pembentukan Board of Peace ini merupakan upaya untuk menyelesaikan situasi di Gaza, khususnya Palestina, termasuk rekonstruksi. Rekonstruksi ini kan perlu biaya. Dananya dari mana? Karena itu, negara-negara yang diundang diajak berpartisipasi," jelasnya.

Meski demikian, pemerintah belum memaparkan secara rinci mekanisme pengelolaan dana tersebut, termasuk skema akuntabilitas, pengawasan internasional, maupun posisi Indonesia dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana rekonstruksi.

Sugiono menegaskan, negara-negara yang diundang bergabung dalam Dewan Perdamaian tetap memperoleh status keanggotaan selama tiga tahun, meskipun tidak menyetor dana kontribusi. Sementara, negara yang menyertakan dana sebesar USD 1 miliar akan memperoleh status keanggotaan permanen.

"Semua negara yang diundang itu entitled menjadi anggota selama tiga tahun. Kalau ikut partisipasi satu miliar dolar AS, artinya keanggotaannya permanen," ujarnya.

Menurut Sugiono, fokus utama pembentukan Dewan Perdamaian adalah penyelesaian konflik di Gaza, termasuk pembiayaan rekonstruksi pascaperang yang membutuhkan dana besar. "Rekonstruksinya siapa yang bayar? Uangnya dari mana? Karena itu, anggota-anggota yang diundang diajak berpartisipasi, yang tentu saja ada keuntungan lain, yaitu menjadi anggota tetap dewan," tegasnya.

Meski demikian, Sugiono memastikan partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian tidak mengubah sikap resmi Indonesia terkait konflik Palestina–Israel. Ia menegaskan, pemerintah tetap konsisten mendorong penyelesaian konflik melalui solusi dua negara (two-state solution).

"Intinya adalah Indonesia menginginkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina," pungkasnya.