Demo Buruh Jakarta Hari Ini: 1.392 Polisi Siaga, Sindir Upah Kalah dari Pabrik Panci!

JawaPos.com - Ribuan buruh yang tergabung dalam KSPI dan Partai Buruh akan menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin (29/12). Aksi ini menuntut revisi kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 dan menolak penetapan UMSK Jawa Barat. 

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri menyatakan, bahwa apel pengamanan telah dilakukan untuk memastikan situasi tetap kondusif. Ribuan petugas gabungan pun telah disiagakan di lokasi aksi.

"1.392 personel gabungan (Polda, Polres, Polsek jajaran) disagakan, Yan Unras Wil Jakpus," ujar Iptu Erlyn, Senin (29/12).

Pengamanan difokuskan pada dua lokasi utama. Selain area Gambir dan Pospol Merdeka Barat yang menjadi titik kumpul massa buruh, polisi juga memperketat penjagaan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Pasalnya, di saat yang bersamaan, terdapat aksi buruh terkait sidang dugaan penghasutan dalam aksi demonstrasi di PN Jakarta Pusat.

Protes Keras Said Iqbal: Upah Jakarta Kalah dari 'Pabrik Panci'

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyoroti ketimpangan upah yang terjadi. Ia menilai penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5,73 juta sangat tidak adil jika dibandingkan dengan wilayah penyangga.

Di Bekasi dan Karawang, upah minimum sudah menyentuh angka Rp5,95 juta. Said Iqbal pun melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan ini.

"Mari kita lihat fakta di lapangan. Apakah masuk akal jika perusahaan-perusahaan besar seperti Bank Mandiri Kantor Pusat, Bank BNI Kantor Pusat, Standard Chartered Bank, perusahaan-perusahaan asing yang berkantor di kawasan Sudirman dan Kuningan, serta perusahaan-perusahaan raksasa lainnya di Jakarta memiliki upah lebih rendah dibandingkan pabrik panci di Karawang?" ujar Said Iqbal.

Defisit Biaya Hidup: Buruh Jakarta 'Nombok' Tiap Bulan

Bukan tanpa alasan buruh merasa geram. Berdasarkan data BPS, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta mencapai Rp5,89 juta. Dengan angka UMP saat ini, buruh Jakarta mengalami defisit sekitar Rp160 ribu setiap bulannya.

Said Iqbal menegaskan bahwa fasilitas seperti Jaklingko atau pangan murah yang sering diklaim pemerintah tidak dirasakan secara merata.

"Jika kita menggunakan acuan KHL sebesar Rp5,89 juta saja, maka penetapan UMP Jakarta sebesar Rp5,73 juta masih kurang Rp160 ribu. Bahkan kebutuhan minimum tersebut pun tidak mampu dipenuhi oleh Gubernur DKI Jakarta," tegasnya.

Langkah ini diambil sebagai bentuk protes langsung kepada Presiden Prabowo Subianto setelah komunikasi dengan Gubernur menemui jalan buntu. Jika tuntutan tidak dipenuhi, buruh mengancam akan melanjutkan aksi berskala nasional pada Januari dan Februari 2026 mendatang.