Jaga Rantai Pasok Bahan Baku MBG, BGN Dorong Petani, UMKM Hingga Kopdes Merah Putih Jadi Pemasok Utama

JawaPos.com — Badan Gizi Nasional (BGN) berkomitmen menjaga keberlanjutan rantai pasok pangan bergizi untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan bertambahnya penerima manfaat, kebutuhan akan bahan baku dipastikan terus meningkat dan harus tersedia secara rutin.

Plt. Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN, Gunalan, mengatakan pihaknya mengikuti arahan Presiden untuk memastikan seluruh kebutuhan bahan baku yang diperlukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dipasok langsung dari petani, nelayan, peternak, dan UMKM.

“Kami lebih mendorong ke kelompok yang berada di bawah khususnya pada petani, nelayan, peternak, dan UMKM. Harapan kami itu sebenarnya mereka tidak belanja atau membeli ke pasar-pasar yang sifatnya modern,” ujarnya pada forum diskusi bertajuk 'Penguatan peran serta Masyarakat dalam Program MBG melalui Supply Rantai Pasok Lintas Sektor' di Tangerang Selatan, Senin (24/11).

Gunalan menegaskan, kepala SPPG membutuhkan pasokan bahan baku yang stabil dan berkualitas karena mekanisme bantuan pemerintah mengharuskan pengajuan proposal setiap 10 hari dan wajib dipertanggungjawabkan. Untuk itu, BGN fokus melakukan pemberdayaan masyarakat bekerja sama dengan UMKM lokal.

“Inilah yang menjadi PR kami sebenarnya di Badan Gizi Nasional, khususnya pada Kedeputian Prokerma. Sehingga hari ini kami melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat dengan UMKM sebagai supplier,” jelasnya.

Ia mengatakan pendanaan bagi UMKM dapat diperkuat melalui berbagai sumber, seperti LPDP dan skema pembiayaan Bank Himbara, serta sumber lain yang bisa dimaksimalkan.

"Intinya, semua bahan baku itu kita dorong untuk diambil dari kelompok atau masyarakat petani, peternak, nelayan yang berada di garis bawah. Sehingga uang ini berputar di pasar kecil, bukan di pengusaha-pengusaha besar," terangnya.

Di samping itu, Kopdes Merah Putih hingga Bumdes juga akan dilibatkan. Menurut Gunalan, kopdes merah putih merupakan bagian dari petunjuk teknis sebagai pemasok utama.

“Pelibatan Koperasi Merah Putih itu merupakan satu kewajiban ya, karena memang di juknis kami itu ada beberapa lembaga yang menjadi supplier utama. Salah satunya adalah Koperasi, kemudian BUMDes kemudian UMKM,” tuturnya.

Jika Kopdes Merah Putih dan Bumdes belum aktif, maka kata dia, UMKM yang akan mengambil peran. Namun ia menegaskan target utama BGN adalah memastikan Kopdes Merah Putih siap beroperasi sehingga petani, nelayan, dan peternak bisa langsung memasok ke koperasi sebelum didistribusikan ke SPPG.

Sebagaiman diketahui, dalam rangka menjaga keamanan pangan di seluruh SPPG, lanjut Gunalan, telah diterbitkan 4.246 sertifikasi yang mencakup 2.208 SLHS, 1.127 Sertifikat Chef, 262 Sertifikat Halal, 227 sertifikasi HACCP, 316 sertifikasi ISO 22000 (FSMS), serta 106 sertifikasi ISO 45001 (K3).

"Seluruh upaya ini mencerminkan mandat BGN yang sangat jelas, yaitu memastikan bahwa setiap makanan yang diterima anak-anak Indonesia harus memenuhi standar kesehatan, keamanan, higienitas, dan mutu yang tinggi," jelasnya.

Dari sisi keuangan, Program MBG hingga saat ini telah mencatat 32,12 triliun rupiah pengajuan bantuan pemerintah, dengan 6,00 triliun rupiah yang telah dicairkan, serta 6,19 triliun rupiah pembelanjaan terdata.

Dikatakan Gunalan, mayoritas aliran dana tersebut kembali kepada masyarakat melalui UMKM, petani lokal, nelayan, dan berbagai mitra komunitas sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di seluruh penjuru negeri.

Selain itu, rantai pasok MBG kini digerakkan oleh 15.523 mitra resmi, yang terdiri dari UMKM, koperasi, BUMDes, yayasan, CV, PT, hingga BUMD, serta diperkuat oleh 32.227 supplier yang mencakup 3.957 koperasi, 15.501 UMKM, dan 12.182 pemasok lokal lainnya.