Pemerintah Indonesia Siap Kirim 20 Ribu Pasukan ke Gaza, TNI Siapkan Rumah Sakit Lapangan Hingga Peralatan Medis

JawaPos.com  - Niatan Pemerintah Indonesia mengirim 20 ribu pasukan ke Gaza, Palestina dibarengi dengan persiapan oleh Mabes TNI. Saat ini, institusi militer Indonesia tengah menyiapkan personel yang peralatan agar bisa digerakkan saat sudah ada mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau kesepakatan internasional di bawah inisiasi Amerika Serikat (AS).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menyampaikan bahwa persiapan pengiriman pasukan ke Gaza dilakukan dengan menyiapkan kapabilitas inti kesehatan dan zeni konstruksi yang memang dibina untuk operasi kemanusiaan dan perdamaian. 

”Penunjukan nama batalyon tertentu masih menunggu mandat resmi PBB, keputusan pemerintah, serta struktur misi yang akan ditetapkan Dewan Keamanan PBB. Saat ini yang disiapkan adalah paket kemampuan dan kapabilitas, bukan satuan spesifik,” kata Freddy dikutip Sabtu (15/11).

Menurut jenderal bintang dua TNI AL berlatar belakang Korps Marinir tersebut, peralatan yang dipersiapkan mengikuti standar operasi kemanusiaan dan peacekeeping. Diantaranya fasilitas rumah sakit lapangan, peralatan medis emergency, ambulans, perlengkapan air bersih dan sanitasi, serta kemampuan konstruksi zeni yang diperkuat dengan alat berat dan sarana rekonstruksi. 

”Jenis dan jumlahnya akan disesuaikan kembali setelah mandat PBB dan kebutuhan lapangan ditetapkan,” imbuhnya. 

Lebih lanjut, Freddy menyampaikan bahwa 20 ribu pasukan merupakan kapasitas kekuatan TNI yang telah disiapkan dalam kerangka dukungan perdamaian dan kemanusiaan. Pasukan sebanyak itu berasal dari satuan yang rutin menjalani pembinaan OMSP dan misi PBB. Dengan begitu mereka sudah memiliki kemampuan dasar, interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan operasi di berbagai medan.

”Untuk latihan khusus, TNI tetap menunggu mandat final, namun secara prinsip pasukan siap melaksanakan keputusan pemerintah secara profesional, proporsional, dan sesuai legal standing nasional dan internasional,” kata dia.