PBNU Dukung Soeharto dan Gus Dur Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional

JawaPos.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur menyatakan dukungan terhadap usulan Kementerian Sosial (Kemensos) RI yang mengajukan Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional.

Menurutnya, bangsa Indonesia perlu belajar dari perjalanan sejarah, baik dari sisi kebaikan maupun kekurangannya, sebagai bekal untuk membangun masa depan yang lebih berkeadaban.

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghormati jasa para pendahulunya. Kita perlu belajar dari kebaikan masa lalu dan mengambil hikmah dari kekurangannya," kata Gus Fahrur dalam keterangannya, Rabu (5/11).

Ia menilai, Soeharto maupun Gus Dur memiliki kontribusi besar bagi Indonesia dalam dua fase sejarah yang berbeda. Soeharto, kata Gus Fahrur, berjasa besar dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi.

"Pak Harto berjasa besar dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi. Di masa beliau, Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu macan ekonomi baru Asia dengan program pembangunan yang terencana serta stabilitas ekonomi dan keamanan yang tinggi," jelasnya.

Selain di bidang ekonomi, lanjutnya, Soeharto juga memiliki peran penting dalam aspek sosial-keagamaan. "Pak Harto membangun ratusan masjid di seluruh Indonesia, tercatat sekitar 999 masjid dibangun atas prakarsa beliau. Beliau juga mendorong kerukunan antarumat beragama dan berperan penting menjaga persatuan nasional pasca pemberontakan G30S/PKI," ungkapnya.

Sementara itu, Gus Dur dinilai berjasa besar dalam memperjuangkan demokrasi, pluralisme, dan rekonsiliasi bangsa pasca reformasi. "Keduanya punya jasa luar biasa dalam membangun bangsa di masa-masa sulit. Menetapkan mereka sebagai Pahlawan Nasional bukan berarti meniadakan kritik atas kekurangan yang pernah ada, tetapi bentuk penghargaan atas jasa besar yang telah mereka berikan," tegas Gus Fahrur.

Gus Fahrur juga mengapresiasi langkah Kementerian Sosial (Kemensos) di bawah kepemimpinan Menteri Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang telah memproses sejumlah nama tokoh nasional untuk diajukan ke Dewan Gelar. Ia berharap, penetapan pahlawan nasional tahun ini dapat menjadi momentum rekonsiliasi sejarah dan penguatan nilai kebangsaan.

"Semoga dengan penetapan ini, kita semakin menghargai peran semua pihak dalam perjalanan bangsa, baik sipil, militer, maupun ulama. Semua punya andil dalam menjaga Indonesia," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Kemensos menyodorkan 40 nama pemberian gelar pahlawan nasional. Mereka di antaranya Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahmad Wahid, dan aktivis buruh Marsinah.

Namun, berbagai kritik bermunculan menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Penolakan itu datang dengan alasan jejak masa lalu yang kental nuansa pelanggaran hak asasi manusia (HAM).