Selain Ekonomi dan Teknologi, Keberhasilan Negara Ditentukan Sistem Pengawasan dan Transparansi

JawaPos.com - Selama ini perkembangan teknologi dan kemajuan ekonomi kerap dijadikan sebagai indikator keberhasilan sebuah negara. Kedua sisi itu tercapai tidak terlepas dari sisi sistem pengawasan tata kelola pemerintahan. 

Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan, keberhasilan sebuah negara, khususnya untuk Indonesia yang akan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 tidak hanya ditentukan oleh kemajuan ekonomi dan teknologi. Lebih dari itu, sistem pengawasan yang kuat dan transparan. 

"Untuk itu, kami menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel," ujar Nyoman Adhi Suryadnyana di sela kuliah umum dengan taruna-taruni Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN), Sawangan, Kota Depok, pada Senin (28/10). 

Baca Juga: Gandeng Kemendag dan BSSN, Kemenekraf Ciptakan 100 Ribu Ruang Usaha, Serap hingga 600 Ribu Tenaga Kerja

Kuliah umum itu juga diikuti pegawai Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Turut hadir juga Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi. 

Nyoman menambahkan, BPK dan BSSN memiliki peran strategis yang saling melengkapi. BPK memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan efektif. BSSN menjaga keamanan informasi dan infrastruktur digital yang menjadi tulang punggung pemerintahan modern. 

“Integritas dan akuntabilitas adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari profesi siber. Ketika teknologi semakin maju, ancaman juga semakin kompleks. Oleh karena itu, nilai-nilai kejujuran dan profesionalisme harus menjadi fondasi,” tandas Nyoman.

Baca Juga: Kerja Sama dengan Polri dan BSSN, Komdigi Masih Kejar Pelaku Fake BTS

Di tempat yang sama, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menuturkan, sinergitas yang kuat antara lembaga sangat penting. Yakni untuk pengawasan keuangan dan lembaga keamanan siber dalam membangun pemerintahan yang tangguh, transparan, dan akuntabel. 

"Yang satu mengawal akuntabilitas, yang satu menjaga keamanan informasi dan ruang siber. Keduanya menyatu pada kepentingan rakyat di atas segalanya,” tegasnya.