Sudah Beroperasi 166 Unit, Presiden Prabowo Tegaskan Sekolah Rakyat untuk Putus Mata Rantai Kemiskinan

Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Sekolah Rakyat yang ada di kawasan Jakarta Selatan. Saat ini sudah terbentuk 166 unit Sekolah Rakyat di Indonesia. (Humas Sekretariat Presiden)

JawaPos.com - Melewati satu tahun pertama Kabinet Merah Putih, sejumlah program prioritas Prabowo Subianto mulai terlihat manfaatnya. Diantaranya adalah Sekolah Rakyat, yang diselenggarakan Kementerian Sosial. Saat ini sudah beroperasi 166 unit Sekolah Rakyat.

Menyambut momentum Sumpah Pemuda 2025, Prabowo menekankan bahwa Sekolah Rakyat adalah upaya pemerintah untuk menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif.

Program ini diluncurkan mulai Juli 2025 lalu, untuk membuka akses sekolah gratis bagi anak keluarga miskin desil 1-2. Serta untuk cegah putus sekolah, dan wujudkan semangat satu bangsa, satu cita-cita di dalam Sumpah Pemuda 1928. "Sekolah Rakyat untuk memutus rantai kemiskinan. Setiap anak berhak belajar tanpa beban," tandas Prabowo dalam keterangannya (25/10).

Untuk diketahui sampai Oktober 2025 ini, sudah 166 unit sekolah rakyat beroperasi. Total sudah tampung 16 ribu siswa. Program ini juga jadi prioritas Kabinet Merah Putih untuk daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Seperti NTT, Kalimantan Utara, Papua, dan kawasan urban miskin. Target pemerintah adalah membuka 500 unit Sekolah Rakyat hingga 2027 nanti.

Lantas bagaimana cara mendaftar Sekolah Rakyat tersebut. Pendaftaran Sekolah Rakyat gratis dan mudah, prioritas anak usia SD, SMP, dan SMA dari keluarga miskin terverifikasi. Caranya diawali Cek Kelayakan dengan Hubungi Dinas Sosial setempat atau cek data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Kemudian harus dipastikan anak di desil 1-2. Berikutnya mendaftar secara online lewat website khusus Sekolah Rakyat yang ada di Kemensos. Setelah mengisi seluruh formulir, kemudian proses verifikasi dan seleksi. Tahapan akhir adalah mengikuti proses orientasi di satuan Sekolah Rakyat dengan daya tampung 300-350 anak per unit.

Dalam pelaksanaannya Sekolah Rakyat pakai model berasrama terpadu dengan empat pilar. Yaitu Pendidikan formal (sains, karakter, kewarganegaraan). Bantuan sosial keluarga (beasiswa, bansos). Pelatihan kewirausahaan dan keterampilan hidup. Serta jaminan kesehatan via BPJS dan klinik sekolah.

Pemerintah menekankan Sekolah Rakyat bukan sekadar sekolah. Tetapi investasi masa depan untuk generasi emas. Dampak awal yang ingin dikerja adalah selamatkan 16 ribu anak dari putus sekolah dalam empat bulan pertama. 

Pelaksanaan Sekolah Rakyat digarap keroyokan sejumlah kementerian. Misalnya Kemensos dengan anggaran bantuan sosial (bansos) yang mereka kelola. Kemudian Kemendikdasmen terkait kurikulum. Kementerian Desa untuk membangun infrastruktur, Kemenkop latih ekonomi keluarga. Untuk pengajaran sudah direkrut 2.000 guru ASN/PPPK dan 4.000 relawan Karang Taruna. Alokasi dana Rp 24,9 triliun untuk 2026, bangun 200 unit sekolah baru.