Komite Reformasi Kepolisian Tak Kunjung Diumumkan, Pengamat: Presiden Prabowo Berhati-Hati

JawaPos.com - Meski sudah bergulir cukup lama, Presiden Prabowo Subianto belum juga mengumumkan susunan Komite Reformasi Kepolisian yang bakal menjadi tulang punggung reformasi Polri.

Menurut pengamat kepolisian Haidar Alwi, hal itu menunjukkan bahwa presiden memilih berhati-hati dan ingin memastikan reformasi kepolisian benar-benar mampu memperkuat Polri. 

Pendiri Haidar Alwi Institute itu menyatakan bahwa Komite Reformasi Kepolisian sangat penting sebagai wadah independen untuk menelaah, menilai, dan merekomendasikan arah pembenahan institusi kepolisian.

Karena itu, bila susunan komite tersebut tidak kunjung diumumkan, bukan berarti Presiden Prabowo lamban. Justru hal itu adalah bentuk kecermatan dalam menimbang setiap langkah. 

”Prabowo dikenal sangat perhitungan dalam setiap keputusan strategisnya, tampaknya sedang mengambil jarak untuk memastikan bahwa reformasi Polri benar-benar berangkat dari niat memperkuat institusi. Bukan dari tekanan yang membawa kepentingan terselubung,” ungkap dia dalam keterangan resmi pada Sabtu (18/10).

Menurut sosok yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB itu, sejarah menunjukkan bahwa reformasi yang dipaksakan tanpa kalkulasi politik matang kerap berubah menjadi instrumen kekuasaan baru.

Alih-alih menyelesaikan masalah, yang ada justru satu dominasi berubah menjadi dominasi lain yang juga berbahaya.

Haidar melihat, desakan untuk mempercepat reformasi Polri yang datang dari berbagai arah harus dipilah. Sebab, sebagian muncul membawa semangat moral, namun ada pula yang membawa agenda samar.

Dia menyebut, di antara suara yang nyaring, tidak sedikit tampak lebih ingin menjadikan Polri sebagai arena tawar-menawar politik, ketimbang membuat Polri menjadi institusi hukum yang profesional dan independen.

”Dalam konteks itulah, kehati-hatian Prabowo menjadi relevan. Dia tidak mengabaikan tuntutan publik, namun memastikan bahwa reformasi yang dijalankan tidak menjadi jebakan politik yang justru merusak stabilitas pemerintahan yang baru dibangun,” jelasnya. 

Lebih lanjut, Haidar menyatakan bahwa kehati-hatian presiden menjadi sinyal bahwa Istana tidak ingin reformasi Polri berubah menjadi ajang ancaman politik.

Menurut dia, Prabowo saat ini masih perlu memastikan bahwa perubahan di tubuh institusi kepolisian dilakukan dengan kontrol yang kuat dari negara, bukan tekanan dari kelompok luar atau pihak lain.

"Reformasi, dalam pandangan strategisnya, bukan sekadar rekonstruksi kelembagaan, tetapi rekonstruksi kepercayaan antara negara, aparat, dan rakyat. Itu sebabnya, setiap langkahnya diukur, setiap keputusan ditimbang, dan setiap desakan diuji motifnya,” imbuhnya.