Survei: Demonstrasi Berujung Kerusuhan Dipicu Kenaikan Gaji dan Perilaku Arogan Anggota DPR

JawaPos.com - Demonstasi yang terjadi pada akhir Agustus lalu dan berujung pada kerusuhan yang memakan korban jiwa pada Kamis (28/8) menjadi tanda tanya publik. Kenapa demonstrasi itu sampai berujung dengan kerusuhan? 

Demonstrasi yang berujung rusuh itu disinyalir akibat dari kenaikan gaji dan perilaku anggota DPR yang tidak simpatik dan arogan. Di samping itu kondisi ekonomi yang sulit. Hal itu terungkap dari hasil survei yang dilakukan oleh Median.  

Peneliti Senior Median Rico Marbun mengatakan, hasil survei terbaru menunjukkan dua penyebab utama maraknya aksi demonstrasi di Indonesia, yakni kebijakan dan perilaku anggota DPR yang dianggap tidak simpatik serta kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat.

Dari survei yang dilakukan Median, publik menilai kenaikan gaji dan tunjangan DPR menjadi faktor paling dominan (30,2%) di balik gelombang unjuk rasa. Selain itu, perilaku arogan DPR (9,8%); sikap tidak peduli pada rakyat (8,1%); serta kebijakan yang memberatkan ekonomi rakyat (6,8%) juga ikut memperkuat kemarahan publik. 

Baca Juga: Ribuan Buruh Geruduk DPR, Said Iqbal Sampaikan 3 Tuntutan ke Pemerintah: Tak Perlu Libatkan TNI

Faktor kesulitan ekonomi (6,5%) dan kesenjangan ekonomi (4,2%) menambah persepsi bahwa elite politik semakin jauh dari realitas masyarakat. 

"Temuan ini menegaskan bahwa demonstrasi yang merebak adalah akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap perilaku elit dan tekanan ekonomi yang semakin berat,” ujar Rico Marbun dalam konferensi pers yang dilakukan Median secara daring pada Senin (22/9).  

Selain penyebab, kata Rico Marbun, survei Median juga menggali aspirasi atau tuntutan yang paling diingat publik dari aksi demonstrasi. Data menunjukkan bahwa isu-isu ekonomi dan akuntabilitas elite menjadi dominan.  

Terdapat tiga tuntutan teratas yang paling banyak diingat publik. Antara lain, turunkan gaji dan tunjangan anggota DPR, sahkan UU perampasan aset, dan bubarkan DPR/hapus tunjangan anggota DPR.

Baca Juga: Polisi dan Buruh Bersholawat Bareng di Depan DPR, Suasana Aksi Jadi Adem

Menurut Rico, ketiga isu ini secara kolektif mencakup hampir 70 persen dari aspirasi demonstrasi yang melekat di ingatan masyarakat. “Tiga pesan yang paling diingat publik adalah turunkan gaji anggota DPR, sahkan UU Perampasan Aset, dan bubarkan DPR,” tambahnya. 

Adapun survei itu dilakukan pada 8–13 September 2025 dengan metode kuesioner berbasis Google Form yang disebarkan melalui media sosial META. Target responden adalah pengguna aktif berusia 17–60 tahun ke atas.

Baca Juga: DPR Gelar Audiensi Dengan Sejumlah Ahli Bahas Peningkatan Program MBG