DPR Gelar Audiensi Dengan Sejumlah Ahli Bahas Peningkatan Program MBG

JawaPos.com - Komisi IX DPR RI menyoroti berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu dinilai perlu peningkatan, sehingga DPR menjadwalkan audiensi dengan sejumlah ahli dan organisasi yang fokus pada isu kesehatan dan anak.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menilai Badan Gizi Nasional (BGN) bersama DPR dan pihak-pihak terkait perlu segera mencari alternatif pengelolaan MBG. Ia mengusulkan agar sekolah diberikan kewenangan penuh dalam menyediakan menu makanan bergizi bagi siswa.

“Perlu dipikirkan alternatif MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah,” kata Yahya Zaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9).

Menurutnya, sejak awal berjalan program MBG melibatkan mitra seperti yayasan dan UMKM untuk mengelola dapur dan distribusi makanan. Namun, model ini belum menjamin kualitas dan higienitas makanan. Ia menilai pihak sekolah lebih memahami kebutuhan dan selera anak didiknya. 

“Karena akan lebih terjamin higienitas dan keamanannya serta sesuai selera anak-anak sekolah. Mereka sudah paham selera anak-anak sekolahnya,” ujarnya.

Yahya menyoroti lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan MBG.

Ia pun mendesak pemerintah memperbaiki mekanisme pelaporan, membuka kanal pengaduan publik, dan memastikan pengawasan agar dana benar-benar tersalurkan untuk memenuhi gizi anak.

Karena itu, siang ini Komisi IX DPR dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Rekomendasi dari audiensi tersebut diharapkan menjadi landasan perbaikan MBG. 

“Karena transparansi dan akuntabilitas yang lemah, dikhawatirkan akan memperbesar risiko penyalahgunaan anggaran,” pungkasnya.