Sekjen Partai Gerindra Sugiono Ingatkan Pesan Prabowo ke Bupati Pati Sudewo: Perhatikan Dampak yang Dirasakan Rakyat

JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Sugiono, angkat bicara terkait desakan mundur yang ditujukan kepada Bupati Pati, Sudewo, oleh masyarakat dalam aksi unjuk rasa yang digelar, pada Rabu (13/8). Desakan mundur itu buntut kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) sebesar 250 persen.

Sugiono mengingatkan Bupati Pati Sudewo, yang merupakan kader Partai Gerindra untuk dapat mendengarkan setiap aspirasi rakyat dalam pengambilan kebijakan kepala daerah.

“Saya terus memonitor aksi unjuk rasa di Pati pada hari ini dan berterima kasih kepada semua pihak karena berdasarkan laporan yang saya terima, situasi sore hingga malam ini sudah kembali kondusif,” kata Sugiono dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/8).

Sugiono mengaku telah menyampaikan langsung kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi masyarakat, khususnya terkait kenaikan PBB P2 sebesar 250 persen. Sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban warga.

“Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat,” tegasnya.

Sugiono juga mengingatkan seluruh kepala daerah yang berasal dari Partai Gerindra untuk menjadikan rakyat sebagai pusat pertimbangan setiap kebijakan. Ia menekankan, pesan tersebut merupakan arahan langsung dari Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

“Kepada semua kepala daerah kader Gerindra, saya mengingatkan kembali pesan Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum kita yaitu Bapak Prabowo Subianto, bahwa setiap kebijakan yang diambil harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing. Partai kita adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan tersebut,” tegasnya.

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Pati menggelar sidang paripurna mendadak dan menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memakzulkan Bupati Pati, Sudewo.

Seluruh fraksi, termasuk Partai Gerindra yang merupakan partai pengusung Sudewo, menyatakan setuju. Partai lain seperti PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, dan Golkar juga kompak mendukung langkah tersebut.

“Mencermati kondisi di masyarakat, menimbang banyak masyarakat yang terluka, maka sepakat mengambil hak angket dan pembentukan Pansus,” ujar pimpinan DPRD Pati dalam sidang, yang disambut riuh tanda persetujuan dari seluruh anggota dewan, Rabu (13/8).

Keputusan DPRD ini diambil hanya beberapa jam setelah terjadinya kericuhan dalam aksi demonstrasi besar di depan Kantor Bupati Pati.

Aksi tersebut diikuti puluhan ribu massa dari Pati dan daerah sekitarnya yang memprotes kebijakan kenaikan pajak hingga 250 persen. Kericuhan dalam aksi tersebut bahkan menimbulkan korban jiwa.

Bupati Sudewo sendiri menolak mundur dari jabatannya meski didesak massa. Ia menegaskan bahwa dirinya dipilih rakyat melalui mekanisme demokratis dan konstitusional, sehingga tidak bisa diberhentikan hanya karena tuntutan aksi.

“Saya kan dipilih rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan seperti itu. Semua ada mekanisme,” pungkas Sudewo.