Fenomena Bendera One Piece Dinilai Bukan Bentuk Makar, Pemerintah Diminta Dewasa Berdemokrasi Jelang Perayaan HUT Ke-80 RI

JawaPos.com - Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, fenomena pemasangan bendera bergambar tokoh anime One Piece di sejumlah daerah menjadi perbincangan publik.

Bahkan, Pemerintah mengancam masyarakat untuk tidak lagi mengibarkan bendera Jolly Roger tersebut.

Ketua Lab 45 Jaleswari Pramodhawardhani menegaskan bahwa pengibaran bendera One Piece tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan makar, melainkan bagian dari kebebasan berekspresi masyarakat.

“Saya rasa ini penting untuk diletakkan dalam kebebasan berekspresi. Bendera merah putih kita terlalu sakral, terlalu rendah kalau hanya dibandingkan dengan bendera-bendera yang sebetulnya adalah ekspresi dari soal keprihatinan atau kekecewaan, yang bentuknya lucu-lucu,” kata Jaleswari usai diskusi Refleksi Delapan Dekade dan Proyeksi 2045 di Jakarta, Selasa (12/8).

Menurutnya, pemasangan bendera One Piece tersebut mencerminkan keresahan masyarakat yang disampaikan dengan cara kreatif dan menghibur. Karena itu, ia mengingatkan Pemerintah agar tidak bersikap represif atas fenomena tersebut.

“Kita tahu ini adalah bentuk kartun Jepang yang tidak mengancam apapun. Kalau ini kemudian direpresi, ditekan, atau dipaksa untuk diturunkan, justru akan memberikan preseden yang jauh lebih buruk,” jelasnya.

Jaleswari mengimbau pemerintah agar bersikap lebih dewasa dan bijak dalam merespons fenomena ini. Ia juga meminta perayaan HUT Kemerdekaan ke-80 RI tahun ini harus menjadi momentum refleksi sejarah bangsa.

“Karena kita sedang merayakan kemerdekaan yang sudah 80 tahun, marilah kita merefleksikan kedewasaan, kematangan, dan kebijaksanaan dalam sikap kepada masyarakat. Pemerintah justru seharusnya mengakomodir kebebasan berekspresi, inovasi, dan kreativitas,” tegasnya.

Jaleswari pun meyakini, fenomena bendera One Piece bukan bagian dari tindakan makar. Menurut dia, pandangan tersebut terlalu berlebihan. 

“Itu terlalu jauh. Saya khawatir lama-lama nanti netizen bilang itu kurang pergaulan pejabatnya,” ujarnya.

Selain itu, Jaleswari menyampaikan bahwa Lab 45 saat ini tengah mempersiapkan tujuh kajian strategis sebagai refleksi delapan dekade perjalanan bangsa sekaligus proyeksi Indonesia menuju 2045.

“Kami akan memaparkan tujuh kajian, mulai dari partai politik, lingkungan hidup, evolusi doktrin pertahanan, cyber, pemberdayaan perempuan, kelas menengah, hingga politik media,” paparnya.

Dari tujuh kajian tersebut, Lab 45 berupaya melihat pasang surut demokrasi Indonesia di berbagai era pemerintahan, termasuk dinamika isu-isu kebangsaan pada periode tertentu.

Jaleswari menekankan, hasil kajian ini dapat menjadi acuan dalam menata strategi menuju Indonesia Emas 2045.

“Memang kajian panjang 80 tahun memiliki kerumitan, terutama dari sisi mitologi, lamanya periode, hingga keterbukaan sumber data. Tapi justru di situlah menariknya, karena proses pengumpulan dan analisis ini memberi gambaran utuh perjalanan bangsa,” pungkasnya.