Dinamika Iran di Tengah Serangan AS-Israel: Ketegangan Nuklir, Ketidakpastian Politik, dan Gagalnya Oposisi di Pengasingan

JawaPos.com – Situasi geopolitik di Timur Tengah kian genting setelah serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran. Pentagon menyatakan bahwa operasi tersebut telah menunda program nuklir Teheran antara satu hingga dua tahun. Namun, klaim ini dipenuhi keraguan seiring munculnya penilaian yang saling bertentangan dari berbagai lembaga intelijen dan pejabat pemerintahan AS sendiri.

Presiden Donald Trump sebelumnya menyebut bahwa serangan udara besar-besaran itu telah “menghancurkan kemampuan Iran untuk membuat senjata nuklir.” Namun, pernyataan tersebut segera diragukan oleh laporan internal dan evaluasi independen. Menurut Jenderal Dan Caine, Ketua Kepala Staf Gabungan AS, “penilaian awal kerusakan tempur menunjukkan bahwa ketiga situs mengalami kerusakan dan kehancuran yang sangat parah,” tanpa menjamin bahwa seluruh infrastruktur nuklir Iran telah dilumpuhkan.

Kepala juru bicara Pentagon, Sean Parnell, juga mengakui bahwa pernyataan itu bukan hasil dari evaluasi kerusakan resmi. Meski begitu, dia menekankan bahwa tindakan AS didukung luas oleh sekutu internasional. “Apa yang kami lihat, hampir secara universal di antara para sekutu kami, adalah pujian terhadap Amerika Serikat, Presiden, dan Menteri Pertahanan atas operasi berani ini,” ujarnya, dikutip The New York Times, Senin (7/7/2025).

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa Iran masih memiliki kapasitas untuk melanjutkan pengayaan uranium. Kepala Badan Energi Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) memperingatkan bahwa Teheran dapat melanjutkan aktivitas nuklirnya dalam “hitungan bulan.” Sebagai respons atas serangan tersebut, Presiden Iran bahkan menandatangani undang-undang untuk menangguhkan kerja sama dengan IAEA—sebuah langkah yang menutup akses pengawasan internasional terhadap program nuklir Iran.

Ketegangan ini tidak hanya menguji kekuatan militer dan diplomasi, tetapi juga membuka ruang pertarungan politik internal Iran, terutama di kalangan oposisi. Reza Pahlavi, putra mendiang Shah Iran yang hidup dalam pengasingan, memanfaatkan momentum konflik untuk menyerukan penggulingan Republik Islam. Dalam konferensi pers di Paris menjelang gencatan senjata pada 24 Juni, dia menyebut konflik ini sebagai “momen Tembok Berlin” Iran, dan menyerukan rakyat untuk turun ke jalan.

Namun seruan tersebut tidak mendapat sambutan. Sebaliknya, serangan asing justru mendorong rakyat Iran—termasuk para penentang pemerintah—untuk bersatu dalam solidaritas nasional. Dilansir dari Al Jazeera, Senin (7/7/2025), banyak pihak menilai Pahlavi keliru membaca suasana hati publik. Trita Parsi, pakar hubungan Iran-Israel, mengatakan, “Dia—menurut saya—telah merusak warisan politik keluarganya dengan tampil di televisi dan membela Israel saat negara itu mengebom gedung-gedung apartemen dan membunuh warga sipil.”

Reputasi Pahlavi kian merosot setelah kunjungannya ke Israel pada 2023, termasuk bertemu langsung dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan berfoto di Tembok Ratapan, tanpa mengunjungi situs suci Muslim Al-Aqsa. Langkah tersebut dianggap tidak sensitif oleh banyak kalangan, mengingat mayoritas warga Iran masih menganut Islam meski bersikap sekuler. “Setelah semua warga sipil yang dibunuh Israel, hubungannya dengan Israel benar-benar berbau busuk,” ujar Barbara Slavin dari Stimson Center.

Upaya Pahlavi membentuk koalisi oposisi bernama Alliance for Democracy and Freedom in Iran juga mengalami kegagalan. Menurut Al Jazeera, dalam pertemuan pendirian koalisi di Universitas Georgetown pada 2023, Pahlavi menolak mekanisme pengambilan keputusan bersama dan menuntut agar tokoh-tokoh lain tunduk pada kepemimpinannya. Akibatnya, tokoh penting seperti Shirin Ebadi dan Hamed Esmaeilion menarik dukungan, dengan alasan metode Pahlavi “tidak demokratis.”

Kritik juga diarahkan pada basis pendukung Pahlavi, terutama dari kalangan diaspora Iran yang masih diliputi nostalgia terhadap masa pra-revolusi 1979. Namun, para analis menilai bahwa dukungan tersebut lebih didasari romantisme sejarah ketimbang program politik konkret. “Dia simbol masa lalu, bukan masa depan,” ujar seorang warga Iran-Inggris kepada Al Jazeera.

Lebih jauh, sejarah keluarga Pahlavi—termasuk represi politik oleh SAVAK dan ketimpangan sosial-ekonomi di masa kekuasaan ayahnya, Shah Mohammad Reza Pahlavi—masih membayangi legitimasinya. Menurut laporan Amnesty International, tahanan politik pada masa itu kerap disiksa secara brutal. Di sisi lain, kemewahan yang ditampilkan dalam perayaan 2.500 tahun Kekaisaran Persia pada tahun 1971—yang digelar di tengah kemiskinan rakyat—menjadi simbol keterputusan elite penguasa dari realitas sosial masyarakat.

Kini, dengan ketegangan Iran-AS-Israel yang belum reda, kegagalan oposisi untuk menyatukan suara, dan penghentian pengawasan IAEA terhadap fasilitas nuklir Iran, kawasan Timur Tengah kembali berada di ambang ketidakpastian. Konflik ini tidak hanya menyangkut nuklir dan geopolitik, tetapi juga masa depan demokrasi, legitimasi politik, dan arah perubahan di dalam negeri Iran.

***