Ditahan Kejagung, Komut PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto Diduga Rugikan Negara Rp 692 Miliar

JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menahan Komisaria Utama (Komut) PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex, Iwan Setiawan Lukminto untuk 20 hari pertama di Rumah Tahanan (Rutan) Kejagung. Penahanan itu dilakukan setelah Iwan Setiawan Lukminto ditetapkan sebagai tersangka, kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit.

Selain Iwan Setiawan Lukminto, Korps Adhyaksa juga melakukan penahanan terhadap dua tersangka lainnya, yakni mantan Dirut Bank DKI, Zainuddin Mappa dan mantan Pimpinan Divisi Komersial dan Korporasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) Dicky Syahbandinata.

"Terhadap tiga tersangka, mulai malam ini dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (21/5).

Abdul Qohar menjelaskan, penetapan tersangka terhadap ketiga pihak itu setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit bank pemerintah kepada PT Sritex, dengan nilai total tagihan yang belum dilunasi hingga Oktober 2024 sebesar Rp 3,5 triliun.

Menurutnya, nilai tersebut terdiri dari kredit dari Bank Jateng sebesar Rp 395,6 miliar, BJB Rp 543,9 miliar, dan Bank DKI Rp 149,7 miliar. Selain itu, Sritex juga memiliki tagihan kredit sebesar Rp 2,5 triliun dari bank sindikasi yang terdiri dari BNI, BRI, dan LPEI.

"Selain pemberian kredit terhubung di atas, PT Sri Rezeki Isman Tbk juga mendapatkan pemberian kredit di bank swasta yang jumlahnya sebanyak 20 bank. Ini tidak saya sebut ya, karena banyak sekali, jumlahnya 20 bank," ucap Qohar.

Ia menuturkan, pemberian fasilitas kredit itu mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 692,9 miliar dari total tagihan senilai Rp 3,5 triliun. Karena itu, Kejagung menetapkan tiga pihak tersebut sebagai tersangka.

Qohar menekankan, pemberian fasilitas kredit yang diterima tidak diperuntukan sebagaimana mestinya. Iwan Setiawan Lukminto diduga menyalahgunakan pemberian kredit untuk membayar utang dan membeli aset nonproduktif, yang tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya.

"Bahwa akibat adanya pemberian kredit secara melawan hukum tersebut yang dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, serta PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Rezeki Isman TBK, telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp 692.908.592.122 dari total nilai outstanding atau target yang belum dilunasi sebesar Rp 3,58 triliun," tegasnya.

Ketiga tersanga itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).