Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Bantah Usulkan Vasektomi Bagi Penerima Bansos

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberikan keterangan pers kepada awak media di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com-Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membantah tegas adanya kebijakan atau rencana mewajibkan vasektomi bagi penerima bantuan sosial (bansos). Bantahan ini disampaikan menyusul polemik yang berkembang di masyarakat, setelah beredar isu bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan menerapkan kebijakan vasektomi untuk menekan angka kelahiran.

"Tidak ada kebijakan vasektomi," kata Dedi Mulyadi saat berkunjung ke kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5).

Ia mengklaim, informasi yang beredar di publik hanyalah kesalahpahaman. Menurutnya, gagasan yang sebenarnya hanya mendorong penerima bantuan sosial untuk menjalankan program keluarga berencana, namun tidak dengan metode vasektomi secara spesifik.

"Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kebijakan itu. Bisa dilihat di media sosial saya," ucap Dedi.

Ia juga menambahkan, program keluarga berencana tidak terbatas pada vasektomi. Menurutnya, program itu bisa dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi lainnya.

"Penerima bantuan yang anaknya banyak diharapkan berkeluarga berencana dan keluarga berencana itu, kalau bisa laki-laki, dan tidak vasektomi saja. Kan ada yang lain. Ada pengaman," papar dia. (*)