Jokowi Didapuk jadi Pemimpin Terkorup di Dunia, KPK: Bila Ada Pihak yang Memiliki Bukti Segera Laporkan

JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi kabar yang menyebutkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan pemimpin paling korupsi di dunia, sebagaimana laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). KPK mempersilakan pihak-pihak yang memiliki informasi maupun bukti dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dapat segera dilaporkan.

Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menegaskan, pihaknya tidak akan pandang bulu dalam mengani setiap kasus korupsi.

”Semua warga negara Indonesia, memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. KPK mempersilahkan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung, tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara, untuk dapat dilaporkan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum,” kata Tessa kepada wartawan, Kamis (2/1).

”Baik itu ke KPK, maupun ke Kepolisian atau Kejaksaan yang memang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi,” sambung dia.

Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) masuk ke dalam daftar finalis pemimpin dunia paling korupsi, versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Selain Jokowi, pemimpin dunia lain yang masuk nominasi pemimpin terkorup di antaranya, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dan pengusaha asal India Gautam Adani.

”Kami meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri Person of the Year, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Para finalis yang memperoleh suara terbanyak tahun ini adalah: Presiden Kenya William Ruto, Mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, Pengusaha India Gautam Adani,” demikian laporan OCCRP, dikutip Selasa (31/12).

Penerbit OCCRP Drew Sullivan menjelaskan, kejahatan korupsi merupakan bagian mendasar dari upaya merebut negara dan menjadikan pemerintahan otokratis berkuasa. Pemerintahan yang korup melanggar hak asasi manusia (HAM), memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat pada diri mereka.

”Satu-satunya masa depan mereka adalah keruntuhan yang penuh kekerasan atau revolusi berdarah,” tandas Drew Sullivan.