Kompolnas Apresiasi Langkah Kapolri Sigit Bentuk Direktorat PPA untuk Perlindungan Perempuan dan Anak

JawaPos.com – Kompolnas mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam membentuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) serta penguatan Direktorat Siber di berbagai Polda.

Anggota Kompolnas Poengky Indarti menekankan pentingnya pembentukan Direktorat PPA untuk merespons peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kasus perdagangan orang yang banyak menargetkan kelompok rentan ini.

Menurut Poengky, pembentukan Direktorat PPA ini merupakan bentuk komitmen Kapolri Sigit yang telah lama ditunggu masyarakat. Terutama dalam penanganan lebih terfokus terhadap kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak.

Dengan keberadaan Direktorat PPA, Poengky berharap Polri dapat menangani kasus-kasus tersebut dengan lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

"Kasus perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan penanganan yang lebih serius, dan Direktorat PPA ini diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut," ungkap Poengky.

Salah satu aspek penting yang disoroti Poengky adalah peran polisi wanita (Polwan) dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Ia menegaskan bahwa Polwan harus lebih diutamakan dalam proses ini karena mereka memiliki kepekaan yang lebih tinggi terhadap korban, terutama dalam kasus-kasus sensitif seperti kekerasan seksual dan eksploitasi anak.

“Kami di Kompolnas sudah lama mendorong agar peran Polwan lebih diutamakan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan adanya Direktorat PPA ini, kita berharap peran Polwan semakin dominan, sehingga penanganan kasus menjadi lebih responsif dan sensitif terhadap korban,” jelasnya.

Selain itu, Poengky juga menyoroti pentingnya penguatan Direktorat Siber di tingkat Polda, mengingat semakin kompleksnya kejahatan siber di era digital.

Polri diharapkan dapat memperkuat kemampuan mereka dalam menangani berbagai jenis kejahatan siber, mulai dari penipuan online, prostitusi digital, hingga pornografi yang melibatkan perempuan dan anak.

Menurut Poengky, penguatan Direktorat Siber sangat relevan, terutama mengingat tantangan yang akan dihadapi pada tahun-tahun politik mendatang, di mana ancaman kejahatan siber akan semakin meningkat.

Penguatan Direktorat Siber di Polda besar seperti Polda Metro Jaya, Polda Sumut, Polda Jabar, dan Polda Jatim merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan Polri siap menghadapi berbagai bentuk kejahatan digital.

"Dengan kejahatan siber yang semakin meningkat, Polri harus lebih siap dalam menangani ancaman ini, dan langkah penguatan Direktorat Siber adalah upaya yang tepat," ujar Poengky.